KETIK, ACEH BARAT DAYA – Hampir 5 bulan terakhir, tenaga kontrak di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh, belum digaji oleh pemerintah. Hal ini pun menarik simpati berbagai kalangan, salah satunya Koalisi Barisan Guru Bersatu (KoBar-GB) Abdya.
Ketua KoBar-GB Abdya, Rusli kepada awak media mengaku prihatin dengan nasib tenaga kontrak yang hingga saat ini belum memperoleh haknya dari pemerintah setempat. Padahal, tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah.
"Kasihan teman-teman tenaga kontrak yang hingga saat ini belum mendapatkan haknya. Selaku pimpinan di daerah, harusnya Pj Bupati Abdya memiliki kebijakan dan memberikan solusi agar perihal ini bisa tertangani," sebut Rusli, Senin, 4 November 2024.
Lebih lanjut dikatakan, umumnya para tenaga kontrak hanya bergantung pada besaran honor yang harusnya mereka terima disetiap bulan. Selama tidak lagi mendapatkan honor, kondisi para abdi negara non ASN ini layak diperhatikan. Apalagi mengingat kinerja mereka sangat membantu dalam memajukan Abdya.
Baca Juga:
Kampung Nelayan di Abdya, Harapan Lama yang Kembali Menyala Seperti Era 90-an"Informasi yang kami terima, tenaga kontrak hanya dibayarkan honor selama 6 bulan terhitung sejak Januari-Juni 2024. Selebihnya para tenaga kontrak ini hanya gigit jari," paparnya.
Mengenai polemik ini, Pj Bupati Abdya harus mendapatkan solusi termasuk mencari pinjaman, karena tenaga kontrak ini hanya berpendapatan kecil, namun sangat berarti bagi kehidupan mereka, terlebih bagi mereka yang telah berkeluarga.
"Anggota DPRK Abdya yang merupakan wakil rakyat juga harus berperan mencarikan solusi terhadap persoalan ini, jangan terkesan abai terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat," imbuhnya.
Akan hal itu dia berharap, gaji tenaga kontrak ini bisa dibayarkan segera di bulan November ini, agar mereka dapat menghidupi dan memenuhi kebutuhan keluarganya.
Baca Juga:
Sempat Jadi Sorotan, Kini Perum Bulog Blangpidie Gandeng Kilang Padi Lokal"Sekali lagi kami berharap kepada Pj Bupati Abdya, Bapak Ir Sunarwadi dan pimpinan DPRK beserta anggota agar dapat menaruh perhatian dan mencari jalan keluar terhadap pembayaran gaji tenaga kontrak ini. Tenaga kontrak ini juga bagian dari Pemkab Abdya yang perlu diperhatikan," harapnya. (*)
