KETIK, SITUBONDO – Anggota Komisi VI DPR RI HM Nasim Khan turut menanggapi pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyentil kinerja BUMN Karya lebih lambat dan lebih boros dibanding perusahaan swasta, Rabu 18 Juni 2025.
Ia punya penilaian mengapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering dianggap lebih boros dibanding perusahaan swasta. “Tujuan BUMN berbeda dengan perusahaan swasta dan BUMN biasanya tidak hanya mengejar keuntungan semata, tapi juga menjalankan misi sosial dan pembangunan nasional,” jelas politisi PKB asal Kabupaten Situbondo.
Menurut Nasim Khan, fokusnya BUMN tidak selalu efisiensi maksimal seperti perusahaan swasta yang fokus utama mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. “BUMN seringkali harus mematuhi prosedur dan aturan pemerintah yang cukup kompleks dan ketat, yang bisa memperlambat pengambilan keputusan dan menambah biaya operasional,” tuturnya.
Selain itu, Nasim Khan menilai bila BUMN yang dimiliki negara biasanya mendapat jaminan modal, kadang manajemennya kurang terdorong untuk menghemat biaya atau meningkatkan efisiensi. "Kita lihat BUMN biasanya dapat jaminan modal dan kadang manajemennya kurang terdorong untuk meningkatkan efisiensi seperti di perusahaan swasta yang sangat tergantung pada laba dan daya saing pasar," jelas Nasim Khan.
Baca Juga:
Penugasan Agrinas via Inpres Disorot, Akademisi Nilai Berpotensi Langgar Prinsip Pasal 33 UUD 1945Tak hanya itu yang disampaikan wakil rakyat Dapil III Jawa Timur ini, tapi dia menyatakan bahwa BUMN harus menyesuaikan dengan kebijakan politik dan lain sebagainya. “Selain itu, mereka juga akan menjalankan proyek-proyek yang lebih berorientasi sosial, sehingga pengeluaran bisa jadi lebih besar tanpa melihat efisiensi bisnis," kata Nasim Khan.
Nasim Khan juga menyatakan bahwa struktur organisasi dan budaya kerja di BUMN kurang dinamis atau inovatif jika dibanding dengan perusahaan swasta yang kompetitif. “Solusi agar BUMN tidak boros maka BUMN perlu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Semua pengeluaran harus dipublikasikan secara terbuka dan bisa diaudit secara independen. Ini bisa mengurangi korupsi dan pemborosan," tegas Nasim Khan.
Selain itu, sambung Nasim Khan, manajemen BUMN juga perlu didominasi oleh tenaga-tenaga profesional yang punya kompetensi bisnis, bukan hanya berdasarkan politik atau kedekatan dengan pejabat. "Supaya bisa menerapkan prinsip bisnis yang sehat, meski punya misi sosial, maka BUMN harus tetap menerapkan efisiensi, manajemen risiko, dan pengukuran kinerja layaknya perusahaan swasta," beber Nasim Khan.
Penggunaan teknologi untuk mempercepat proses dan meminimalisir pemborosan, kata Nasim Khan, harus dilaksanakan secara benar. “Misalnya pelaporan real-time juga perlu diterapkan. Dan hal yang tidak kalah pentingnya, yakni proyek harus dievaluasi secara ketat dari sisi manfaat ekonomi, bukan sekadar alasan politis. Jika tidak layak, lebih baik ditunda atau dibatalkan proyek tersebut,” saran Nasim Khan. (*)
