Presiden Jokowi dan Khofifah Dorong Penggunaan Padi Inpari 32

KETIK, TUBAN – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan tanam padi serentak di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Kab. Tuban, Kamis (6/4/2023).

Varietas padi yang ditanam kali ini adalah padi Varietas Inpari (Inbrida Padi Sawah Irigasi) 32 dengan provitas rata-rata mencapai 7,2 ton/ha. Padi jenis ini memiliki sejumlah keunggulan yaitu jumlah produksinya lebih tinggi dibanding varietas lain. Tidak hanya itu, varietas ini juga tahan terhadap penyakit Hawar Daun Bakteri (HDB) atau penyakit kresek pada padi.

Di kesempatan ini, Gubernur Khofifah mengatakan, lokasi tanam padi ini sengaja dipilih lantaran Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban ini memiliki indeks pertanaman (IP) 3.

“Kami di Jatim berkomitmen untuk terus melakukan percepatan masa tanam padi. Hal ini penting dilakukan mengingat saat ini merupakan masa setelah panen raya,” kata Gubernur Khofifah.

Tidak hanya itu, Ia jmenegaskan saat ini mulai masuk akhir musim penghujan, dan awal musim kemarau. Dimana ketersediaan air masih melimpah, sehingga bisa memaksimalkan produksi panen.

“Musim hujan membuat ketersediaan air cukup tinggi sehingga menjadi waktu yang tepat untuk proses penanaman tanaman padi. Mohon ada percepatan masa tanam mumpung masih melimpah air, mumpung masih musim hujan, pasti akan berdampak pada produksi total dari padi kita,” imbuhnya.

Sebagai provinsi pusat penghasil padi terbesar dengan luas potensi panen sampai dengan April 2023 mencapai 828,72 ribu ha, Jatim mempunyai peran vital dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.

Kabupaten Tuban sendiri termasuk lima besar produsen padi terbesar di Jawa Timur, dimana Tahun 2022 memiliki luas panen sebesar 85.288 Ha dan produksi padi sebesar 498.939 Ton GKG atau setara beras 288.097 ton beras.

Presiden Jokowi mengatakan, masa tanam padi ini mulai dilakukan seperti di daerah lain setelah masa panen. Saat ini setelah panen tidak diberi jeda karena masih ada air yang banyak, sehingga harus segera ditanam.

“Dan yang saya senang di sini adalah pakai pupuk organik yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia. Ini sudah 3 tahun kurang lebih 1.000 hektar semuanya organik. Dan biaya untuk pupuknya yang biasanya per hektar bisa sampai Rp. 5-6 juta per hektar, kita disini hanya antara Rp. 100.000 -  500.000 per hektar,” katanya.

Menurutnya bila ini bisa dikembangkan di daerah yang lain seperti yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia, akan banyak mengurangi cost yang harus dikeluarkan petani. Serta tidak ketergantungan pada pupuk kimia, industri pupuk kimia ataupun impor bahan baku dari pupuk kimia.(*)