Pramuka Bakal Jadi Ekstrakurikuler Wajib di Sekolah Rakyat, Budi Waseso Sebut Libatkan Taruna Akmil

KETIK, BLITAR – Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Budi Waseso mengungkapkan arah baru pendidikan kepramukaan di Indonesia. Ke depan, Pramuka dipastikan menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib di seluruh Sekolah Rakyat, bahkan pembinaannya akan diperkuat dengan melibatkan taruna Akademi Militer (Akmil).

Pernyataan itu disampaikan Budi Waseso usai berziarah ke Makam Bung Karno di Kota Blitar, Selasa 4 Agustus 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden RI agar pendidikan karakter menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Ia menjelaskan, rencana tersebut telah dibahas dalam pemaparan bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), yang menjadi penanggung jawab program Sekolah Rakyat.

“Sudah, sudah! Saya kemarin dengan Menhan ya, Pak Sjafrie. Kemarin baru paparan, Pak Sjafrie sendiri sekarang sebagai Menteri Sosial yang bertanggung jawab dengan Sekolah Rakyat itu, dan perintah Presiden langsung ya,” ujar Budi Waseso.

Menurut Budi Waseso, pendidikan kepramukaan di Sekolah Rakyat nantinya tidak hanya bersifat simbolis. Seluruh aktivitas akan dirancang agar benar-benar mencerminkan nilai, identitas, hingga budaya Pramuka secara utuh.

Bahkan, Kementerian Pertahanan disebut tengah menyiapkan skema pelibatan taruna Akmil dalam proses pembinaan. Kehadiran para taruna diharapkan mampu menularkan kedisiplinan, kepemimpinan, serta semangat bela negara kepada para siswa.

“Bahwa Sekolah Rakyat itu diwajibkan berkegiatan pendidikan kepramukaan dan akan dijadikan contoh bahwa kegiatan di Sekolah Rakyat itu betul-betul kegiatan Pramuka seutuhnya. Termasuk nanti performa, identitas, segala macam. Ini sedang dilaksanakan oleh Pak Menhan. Bahkan yang saya tahu dari rencana beliau, sekarang pelatihan dari Pramuka di Sekolah Rakyat itu akan melibatkan taruna-taruna dari Akmil,” katanya.

Kebijakan tersebut diperkirakan juga akan berdampak pada daerah, termasuk Kota Blitar yang menjadi salah satu wilayah penyelenggara Sekolah Rakyat. Pemerintah Kota Blitar sendiri berencana mengoperasikan Sekolah Rakyat pada pertengahan Agustus 2026.

Dengan diterapkannya pendidikan kepramukaan secara wajib, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya mencetak peserta didik yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, disiplin, jiwa kepemimpinan, serta semangat kebangsaan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.