PP Muhammadiyah Tunjuk Muhadjir Effendi Jadi Ketua Tim Pengelola Tambang

KETIK, YOGYAKARTA – Pimpinan Pusat (PP)Muhammadiyah resmi mengumumkan siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir kepada wartawan di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Minggu (28/7/2024) mengungkapkan, dirinya menunjuk Muhadjir Effendy sebagai Ketua Tim Pengelolaan Tambang Muhammadiyah.

Hal itu untuk menyikapi kebijakan Presiden RI Jokowi yang memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bagi ormas keagamaan.

Haedar Nashir mengklaim, alasan Menko PMK tersebut ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengelolaan Tambang Muhammadiyah sudah melalui pertimbangan yang sangat cermat.

Menurut Haedar, pihaknya mengambil sikap kewaspadaan, keseksamaan, kecermatan dengan  menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Muhadjir Effendy.

Sedangkan alasan memilih Muhadjir Effendy bukan semata-mata karena merupakan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Melainkan atas nama salah satu kader, sekaligus Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi.

"Bukan sebagai Menko PMK. Jadi mohon nanti jangan ditulis, Ketuanya Menko PMK, nanti istana pindah ke sini nih," terang Haedar.

Muhadjir Effendi barusaja ditunjuk sebagai Ketua Tim Kelola Tambang Muhammadiyah (Foto: Via R/Ketik.co.id)

Pada kesempatan tersebut, Muhadjir Effendi tidak berkomentar banyak setelah dipilih menjadi ketua kelola pertambangan di PP Muhammadiyah.

Dia juga tidak banyak komentar saat ditanya terkait apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengetahui dirinya ditunjuk oleh PP Muhamamadiyah menjadi ketua pertambangan, Muhadjir enggan berkomentar dan langsung meninggalkan lokasi.

"Saya baru tahu tadi kok kalau ditunjuk", jawab Muhadjir ringkas.

Karena baru mengetahui dirinya ditunjuk sebagai Ketua bisnis tambang Muhammadiyah, Muhadjir mengaku belum berkomunikasi dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI untuk mengurus izin tambang.

"Nanti ya nanti saya kabari lagi (rencana kedepan)", lanjutnya.

Sedangkan tim pengelolaan tambang Muhammadiyah lainnya yakni Muhammad Sayuti ditunjuk sebagai Sekretaris, kemudian diikuti anggota lain seperti Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin, dan Azrul Tanjung.

Diwarnai Aksi Penolakan Massa Sehari Sebelumnya

Perlu diketahui, Sabtu (27/7/2024), sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro bersama Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) telah menggelar aksi simbolis di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.

Aksi tersebut dilakukan bersamaan dengan Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang berlangsung pada 27-28 Juli 2024 di UNISA Yogyakarta.

Akri itu bertujuan agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) menolak tawaran mengelola bisnis tambang.

Pendiri Forum Cikditiro, Masduki mengatakan, ia bersama rekan aksinya khawatir akan timbul dampak negatif apabila ada keterlibatan ormas dalam hal ini Muhammadiyah dalam bisnis tambang.

Menurut Masduki, seharusnya ormas keagamaan tidak terlibat dalam bisnis tambang karena dapat berpotensi kerusakan lingkungan yang besar dan dampak sosial yang negatif.

Kepada wartawan Masduki mengatakan
merinci ada tiga indikasi buruk jika ormas terlibat dalam pertambangan yang dinilainya ugal-ugalan tersebut.

Forum Cik Di Tiro bersama Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD), saat Sabtu (27/7/2024) menggelar aksi simbolis di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta. (Foto: Via R/Ketik.co.id)

Pertama, ia menyebut bisa merusak tata kelola ormas bisa dilihat sendiri yang terjadi pada NU.

Kedua, merusak hak-hak sipil warga negara. Banyak korban sudah terpapar bisnis ekstraksi.

Ketiga, merusak kekuatan alternatif dalam hal ini Muhammadiyah sebagai masyarakat sipil dalam sistem demokrasi.

"Jadi ini gak ada manfaatnya. Lebih banyak mudaratnya. Kami hari ini mengingatkan para delegasi termasuk pimpinan Muhammadiyah untuk tolak izin kelola pertambangan", tegas Masduki sembari mengungkapkan alasan aksi simbolik para aktivis sosial di Jogja yang tergabung dalam aktivis sosial Forum Cikditiro.

Lebih jauh ia sampaikan meskipun ormas menolak, WIUP kemungkinan akan dioperasikan oleh pebisnis tambang yang lebih merusak. Oleh karena itu, ia mengingatkan seharusnya ormas bersama masyarakat menolak dan mengharamkan segala bentuk perusakan.

Masduki juga menuturkan bahwa Muhammadiyah memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya di Indonesia. Untuk itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga Muhammadiyah dari risiko yang dapat merusak reputasi dan dampak sosialnya.

Dalam aksinya tersebut mereka juga mengkritik keterkaitan bisnis tambang dengan korupsi dan mafia. Menurutnya, bisnis tambang seringkali terlibat dalam praktik suap dan korupsi, dan memberikan konsesi kepada ormas keagamaan dapat merusak legitimasi mereka.

Di tengah-tengah aksi terlihat salah satu massa yang membakar KTA Muhammadiyah. Menurut Masduki, pembakaran KTA ini karena mereka sudah merasa tidak nyaman dengan indikasi potensi Muhammadiyah apabila condong menerima konsensi tambang.

Setelah aksi, perwakilan massa menuju gedung berlangsungnya acara konsolidasi nasional di UNISA tersebut untuk menyerahkan tuntutan simbolis dari massa aksi.

Pada penyerahan simbolis tersebut, diterima dengan baik oleh Kepala Kantor PP Muhammadiyah yakni Arif Nurkholis. Arif mengatakan, ia akan menyalurkan aspirasi massa tersebut kepada pimpinan. Namun terkait keputusan hasil akhirnya ia tidak bisa berkomentar karena itu bukan kewenangannya.

Perlu diketahui juga, di sela aksinya kemarin Masduki juga mengatakan, salah satu anggota Forum Cik Di Tiro kebetulan anggota Muhammadiyah membakar KTA sebagai simbol bahwa mereka sudah merasa tidak nyaman. Mengingat beberapa hari terakhir Muhammadiyah telah terindikasi condong menerima konsensi tambang. (*)