Politisi PDIP Ajak Masyarakat Jombang Kuatkan Empat Pilar Kebangsaan dan Awasi Penyaluran PIP

KETIK, JOMBANG – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati, kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan Program Indonesia Pintar (PIP) tersalur tepat sasaran dan bebas potongan.

Hal ini ia sampaikan saat kegiatan Sosialisasi MPR Empat Pilar Kebangsaan di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jombang, Sabtu 5 Juli 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Sadarestuwati mengingatkan, dana bantuan pendidikan ini sepenuhnya menjadi hak anak didik. Karena itu, pihak sekolah atau siapa pun tidak boleh melakukan pemotongan dalam bentuk apa pun.

“Tentunya saya mengharapkan ada timbal balik berupa prestasi belajar, bukan berupa uang. Kalau ada yang memotong PIP, laporkan langsung. PIP itu milik anak-anak kita,” ujarnya di hadapan ratusan peserta sosialisasi.

Sadarestuwati menekankan, pengawasan bersama menjadi kunci agar distribusi PIP berjalan transparan dan tepat sasaran. 

Menurutnya, pendidikan yang layak adalah hak dasar setiap anak bangsa yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi.

Pemahaman 4 Pilar Kebangsaan

Selain membahas PIP, Sadarestuwati juga menyampaikan materi empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa.

Menurutnya, pemahaman empat pilar kebangsaan penting bagi masyarakat, termasuk generasi muda, agar tidak mudah terpecah oleh hoaks dan politik identitas.

“Empat pilar ini bukan hanya slogan. Ini adalah benteng kita menghadapi berbagai tantangan, termasuk disinformasi yang bisa memecah belah persatuan,” tegasnya.

Dalam dialog bersama peserta, Sadarestuwati juga menyinggung perjuangan PDI Perjuangan mendorong kebijakan sekolah gratis hingga jenjang 12 tahun. Upaya itu, kata dia, memerlukan kerja sama banyak pihak.

“Suara PDIP sendiri tidak cukup. Karena itu, saya berharap masyarakat mendukung. Kalau masyarakat mendukung, kami akan terus memperjuangkan sekolah gratis sampai 12 tahun,” ujarnya.

Selama menjabat di DPR RI, politisi PDIP yang akrab disapa Mbak Estu berkomitmen mengawal berbagai program strategis pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Khusus untuk bantuan pendidikan, Sadarestuwati mengimbau orang tua siswa proaktif memastikan pencairan dana sesuai hak yang diterima.

Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk bertanya langsung dan mendapatkan jawaban mengenai hak-hak pendidikan anak. Mereka berharap sosialisasi seperti ini bisa rutin dilakukan, supaya informasi tidak berhenti di tengah jalan.

“Saya senang bisa berdiskusi langsung. Mudah-mudahan program PIP makin lancar dan bermanfaat,” ungkap Siti, salah satu orang tua murid.

Program Indonesia Pintar sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk mencegah anak-anak dari keluarga kurang mampu putus sekolah. Dengan pengawasan ketat dan keterbukaan informasi, ia berharap Kabupaten Jombang bisa menjadi contoh daerah yang sukses menyalurkan bantuan pendidikan secara adil dan akuntabel. (*)