Polemik Utang Kereta Cepat Whoosh, Biaya Operasional Listrik PP Jakarta-Bandung Capai Rp20 Juta

KETIK, SURABAYA – Polemik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) kembali menjadi sorotan publik, terutama setelah terungkap biaya operasional yang fantastis. Agus Pambagio, Analis Kebijakan Publik, membongkar fakta mengejutkan di balik proyek ambisius ini. Menurut Agus, ongkos listrik kereta per perjalanan bolak-balik bisa mencapai Rp20 juta, angka yang menurutnya sangat memberatkan jika tidak dikelola dengan baik.

Proyek yang nilainya mencapai Rp116 triliun ini awalnya digagas sebagai ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadirkan transportasi berteknologi tinggi di Indonesia. Namun, menurut Agus, Jokowi saat itu mengabaikan peringatan dari dirinya dan mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang menilai proyek ini tidak layak secara finansial. "Pak Jokowi nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Ketika itu saya dan Pak Jonan sudah mengingatkan kalau proyek kereta cepat ini tidak visible," ujarnya dalam wawancara di kanal YouTube Dialog NTV Prime.

Biaya operasional menjadi salah satu persoalan utama. Agus menjelaskan, biaya listrik sekali jalan mencapai Rp9,5 juta, sehingga untuk perjalanan pulang-pergi hampir menyentuh Rp20 juta. Jika dikalikan frekuensi perjalanan dalam sehari maupun sebulan, angka ini menjadi sangat besar. Selain itu, pembayaran frekuensi Telkomsel senilai Rp1,3 triliun juga disebut Agus belum dibayarkan ke pemerintah, menambah kompleksitas masalah finansial proyek ini.

Menanggapi situasi ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan menolak membayar utang Whoosh menggunakan dana APBN, karena proyek ini merupakan murni kerja sama bisnis (Business to Business) antara Indonesia dan China. Menurutnya, kas negara tidak seharusnya menanggung risiko proyek bisnis bilateral.

Agus pun mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan. Ia menekankan perlunya memanggil seluruh pihak terkait, termasuk Jokowi dan mantan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, untuk menelusuri proses perundingan dengan China. "Panggil juga Pak Jokowi dengan Pak Luhut untuk membahas bagaimana ini. Proses waktu itu yang melakukan perundingan Pak Luhut dan tim. Nah, jadi dibahas baik-baiklah ini seperti apa supaya tidak mengurangi jatah masyarakat APBN-nya karena masyarakat bayar pajak," ujarnya.

Agus menceritakan kembali pertemuannya di Istana setelah Jonan dicopot dari jabatannya. Meski sudah diperingatkan tentang risiko biaya yang sangat tinggi, Jokowi tetap bersikeras proyek bisa direalisasikan dan menegaskan bahwa proyek ini merupakan idenya pribadi.

Kini, kekhawatiran Agus dan Jonan terbukti nyata. Selain utang pokok dan pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai Rp116 triliun, masalah operasional yang tinggi semakin menambah kompleksitas. Agus menegaskan, satu-satunya jalan keluar dari kemelut ini adalah intervensi langsung Presiden Prabowo. "Mau tidak mau presiden harus turun tangan, panggil semua pihak terkait, dan putuskan," pungkasnya.