KETIK, TULUNGAGUNG – Sinergi antar-lembaga dinilai menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan bangsa di tengah perubahan sosial dan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang semakin memicu kompleksitas ancaman nasional.

Hal tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Regulasi Kebijakan Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli 2026 yang digelar di Hotel Crown Victoria, Tulungagung, Kamis, 24 September 2026.

Plt. Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., mengatakan makna bela negara saat ini telah mengalami perubahan seiring dinamika zaman.

Bela negara tidak lagi hanya berkaitan dengan pertahanan fisik atau militerisme, tetapi juga diwujudkan melalui sikap cinta tanah air dan kesadaran berbangsa.

"Tantangan ketahanan bangsa saat ini makin kompleks. Perubahan sosial, arus teknologi informasi, dan dinamika lingkungan strategis menuntut hadirnya kesadaran bela negara yang jauh lebih kuat di tengah masyarakat," ujar Ahmad Baharudin di hadapan pejabat Kementerian Pertahanan RI, TNI-Polri, dan tokoh akademisi.

Baca Juga:
Kemenhan Dorong Penguatan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan di Tulungagung

Menurutnya, landasan hukum mengenai bela negara, termasuk UU Nomor 23 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 115 Tahun 2022, perlu diterapkan hingga tingkat daerah melalui berbagai aksi nyata.

Implementasinya dapat dilakukan melalui upaya menjaga toleransi, merawat keharmonisan sosial, mematuhi aturan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Ahmad Baharudin menilai penguatan kesadaran bela negara membutuhkan keterlibatan berbagai unsur. Karena itu, sinergi antar-lembaga diperlukan agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterjemahkan menjadi program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur SDM Potrah Ditjen Pothan Kemenhan RI Brigjen TNI R. Yoga Raharja serta perwakilan Gubernur Jawa Timur.

Baca Juga:
Kepala SMPN 1 Sumbergempol Tepis Isu Pungli dan Dikte Seragam

Sosialisasi Regulasi Kebijakan Bela Negara dan Pembinaan Tenaga Ahli 2026 diharapkan dapat melahirkan program kerja terpadu yang dapat diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pemerintahan hingga kehidupan bermasyarakat.(*)