PKB Trenggalek Gelar Dialog dan Penyerapan Aspirasi Publik, Berikut Hasilnya

KETIK, TRENGGALEK – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB Trenggalek menggelar Dialog dan Aspirasi Publik di Kantor DPC setempat, Sabtu 20 September 2025. Acara tersebut dihadiri oleh beberapa elemen masyarakat.

Di antaranya dari tokoh pemuda, tokoh wanita/muslimat Fatayat, perwakilan dari pondok pesantren, serta beberapa tokoh agama. "Yang jelas beberapa elemen masyarakat turut hadir, tentu dengan beberapa aspirasi-aspirasi yang dikemas dalam bentuk dialog, "kata Sukarodin, Ketua DPC PKB Trenggalek kepada jurnalis ketik.com.

Sukarodin mengatakan, ada banyak aspirasi yang disampaikan, yakni:

1.Pendidikan dan Guru

• Penjaringan dan penerima sertifikasi guru perlu diperkuat dan dilanjutkan hingga ke tempat Kementerian.
• Perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah Diniyah (Madin).
• Bosda Madin harus mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Ponpes.
• Guru PAUD non formal masih dibedakan status dan haknya, Perlu kiranya peningkatan kesejahteraan secara adil dan berkelanjutan.

2.Etika Politik dan Fraksi

• Anggota Fraksi PKB dihimbau untuk tidak mengeluarkan pernyataan publik yang dapat menimbulkan kebencian di masyarakat terutama dalam menyikapi dinamika politik terkini.

3.Dana Desa dan Program Sosial 

• Isu penghapusan ADD/DD yang ramai di media sosial harus disikapi secara tegas. Tak terkecuali keberadaannya harus dipertahankan.
• Keterampilan (skill) penerima manfaat perlu dievaluasi agar program yang dicanangkan bisa berjalan maksimal.

4.Kegiatan Kaderisasi 

• DPC PKB akan menyelenggarakan sekolah kader untuk penguatan kapasitas internal.

5.Zonasi Sekolah dan Masalah Honorer

• Sistem Zonasi sekolah perlu dievaluasi karena dinilai tidak adil dan memunculkan adu gengsi. Sehingga sistem zonasi sepatutnya untuk dihapus dan kembali dengan sistem lama.
• Wewenang zonasi sekolah diusulkan untuk dikembalikan ke pemerintah daerah 
• Banyak guru honorer yang mengabdi lebih dari 2 tahun namun belum mendapatkan NIK serta jam mengajar yang tidak konsisten, sehingga perlu perhatian serta pembenahan.

6.Tentang Pengelolaan Anggaran dan Infrastruktur

• Dana Infrastruktur jalan
• Ponpes perlu mendapat porsi lebih jelas dari APBD 
• Fraksi harus lebih jeli dalam melihat anggaran yang ada
• Pakem yang lebih diterima oleh masyarakat 
• Kritisi kebijakan tambang yang sedang ramai di medsos

7.Aspirasi Pemuda dan Kegiatan Sosial

• Mengadakan kegiatan aspirasi muda, misalnya turnamen olahraga, futsal, sepakbola, volly ball, serta tenis lapangan.

8.DPC Perempuan Bangsa Trenggalek akan menyelenggarakan DIKBAR Perempuan Bangsa 13-14 Oktober 2025

9.Rincian Tehnis dan kebijakan lainnya 

• Alokasi ADD dapat mempertimbangkan jumlah RT di masing-masing wilayah
• Perda RTRW belum ditetapkan
• Kewenangan Pengelolaan SLTA (SMA/SMK) dikembalikan ke kabupaten.

"Jadi semua aspirasi ini nantinya akan ditindaklanjuti atau di follow up sehingga bisa sesuai dengan harapan masyarakat, "tuturnya.

Politisi senior PKB ini menyebut, Dialog dan Penyerapan aspirasi ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat, khususnya masyarakat Trenggalek. "PKB itu kan partai yang selalu hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya dengan penyerapan aspirasi, "pungkas orang nomor satu PKB  Trenggalek (*)