PERMAHI Dukung Gas South Andaman Diolah di Arun demi Dongkrak Ekonomi Aceh

KETIK, ACEH SINGKIL – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) menyatakan dukungannya terhadap aspirasi Pemerintah Aceh agar gas dari Wilayah Kerja (WK) South Andaman diolah melalui fasilitas darat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.

Langkah tersebut dinilai dapat menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi di Aceh.

Fungsionaris DPN PERMAHI, Rifqi Maulana, SH, mengatakan pengelolaan cadangan gas South Andaman tidak semestinya hanya berfokus pada aspek produksi dan investasi semata.

Menurutnya, proyek strategis tersebut harus mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat Aceh sebagai daerah yang berada dekat dengan sumber daya tersebut.

“Pengelolaan energi masa depan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi nasional. Yang lebih penting adalah bagaimana sumber daya tersebut mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperluas kesempatan kerja, dan menghadirkan kemakmuran yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah,” kata Rifqi, Selasa, 2 Juni 2026.

Menurutnya, potensi cadangan gas South Andaman yang diperkirakan mencapai lebih dari 8 triliun kaki kubik (TCF) menjadi peluang besar untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Aceh.

Karena itu, pengolahan gas di fasilitas darat KEK Arun dinilai dapat memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan hanya berfokus pada kegiatan produksi.

Rifqi menjelaskan, pengolahan gas di Arun berpotensi menghidupkan kembali kawasan industri yang selama ini menjadi salah satu pusat energi nasional.

Selain itu, keberadaan infrastruktur yang sudah tersedia dinilai dapat mempercepat pengembangan industri hilir, termasuk sektor petrokimia dan industri turunan lainnya.

“Pemerintah Aceh sedang memperjuangkan agar sumber daya strategis ini tidak berhenti pada tahap produksi semata, melainkan mampu menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi industri, pembukaan lapangan kerja, penguatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah,” ujarnya.

DPN PERMAHI juga menilai bahwa pengembangan South Andaman harus menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional.

Daerah penghasil, kata Rifqi, perlu mendapatkan manfaat ekonomi yang proporsional dari pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki.

Ia mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan masih adanya daerah penghasil sumber daya alam yang belum memperoleh dampak ekonomi optimal dari aktivitas eksploitasi yang berlangsung di wilayahnya.

Karena itu, prinsip keadilan pembangunan perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan pengelolaan migas nasional.

Selain mendukung aspirasi Pemerintah Aceh, PERMAHI juga mendorong pemerintah pusat, SKK Migas, BPMA, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuka ruang dialog yang konstruktif dalam menentukan skema pengembangan South Andaman.

Menurut Rifqi, perdebatan mengenai pilihan fasilitas pengolahan gas seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi teknis, tetapi juga dari dampaknya terhadap masa depan pembangunan daerah.

“Ini bukan sekadar pilihan teknis antara fasilitas terapung dan fasilitas darat. Yang sedang dipertaruhkan adalah masa depan industrialisasi Aceh. Karena itu, diperlukan dialog yang terbuka dan objektif agar keputusan yang diambil mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus menjamin hadirnya manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi rakyat Aceh,” tegasnya.(*)