Perkuat Pengawalan Program MBG, Pemkab Bandung Gelar Konsolidasi SPPG

KETIK, BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat kesiapan dan pengawalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Rapat Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di Grand Sunshine Soreang, Minggu (16/11/2025).

Konsolidasi yang diikuti para camat, mitra dan pengelola SPPG ini menjadi langkah strategis Pemkab Bandung untuk memastikan pelaksanaan program nasional tersebut berjalan optimal di daerah dengan jumlah penerima manfaat terbesar.

Konsolidasi ini digelar sebagai upaya menyatukan pemahaman, membangun chemistry antara pemerintah, mitra, dan SPPG, serta memperkuat kesiapan Kabupaten Bandung sebagai daerah dengan penerima manfaat terbanyak. Selain itu, konsolidasi juga diharapkan dapat membantu pengendalian inflasi di tingkat daerah.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan pemerintah daerah akan selalu hadir untuk memberi solusi dan memastikan koordinasi berjalan tanpa hambatan.

“Pemerintah akan hadir dan mencoba memberikan solusi. Maka jangan sampai terjadi miskomunikasi. Kabupaten Bandung adalah kabupaten terluas dengan 3,8 juta penduduk dan menjadi salah satu daerah dengan penerima manfaat terbesar,” ujar bupati yang akrab disapa Kang DS ini.

Kang DS menjelaskan berdasarkan perencanaan, penerima manfaat di Kabupaten Bandung mencapai 1.253.000 jiwa yang terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jumlah ini berpotensi meningkat menjadi 1,7 juta jiwa pada 2026 ketika sasaran diperluas dengan memasukkan lansia.

“Jumlah ini fluktuatif dan membutuhkan kolaborasi. Pemerintah daerah memiliki data paling detail dan kami berterima kasih kepada BGN yang hadir langsung untuk membersamai kami,” ucap Kang DS.

Dari sisi infrastruktur pelaksanaan program, Pemkab Bandung mencatat terdapat 255 titik SPPG yang telah terbentuk dan 161 sudah beroperasi dari kuota 375 titik. Berdasar laporan dari pihak kecamatan, kata bupati, jumlah ini berpotensi bertambah menjadi 422 titik karena sebaran penerima manfaat mencakup wilayah kategori 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Dalam pengawasak Program MBG ini pula, Pemkab Bandung juga telah melaksanakan pelatihan laik higiene bagi 8.422 penjamah makanan dan mendorong penguatan tata graha, serta penggunaan filter air pada setiap SPPG untuk menjamin kualitas pangan yang aman dan higienis.

Pada rapat konsolidasi tersebut Kang DS juga mengungkapkan 10 persoalan utama selama pelaksanaan MBG, di antaranya keterlambatan proses, keterbatasan SDM seperti ahli gizi, ketimpangan jumlah SPPG antarkecamatan, penumpukan kuota, kendala pendataan, hingga aktivasi SPPG.

“Semua masalah ini akan kita tindak lanjuti satu per satu. Tapi dengan adanya koordinasi dan kolaborasi, saya yakin ini bisa diselesaikan bersama,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Pemkab Bandung sudah menyiapkan dashboard pimpinan yang memantau update harian pelaksanaan MBG sehingga proses pengawasan lebih transparan dan real time.

Sementara Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya turut menguatkan pesan mengenai pentingnya integritas pelaksana MBG di lapangan.

“Segala sesuatu bergantung pada niatnya. Kalau niatnya mendukung program pemerintah, maka manfaatnya untuk anak-anak akan sangat besar. Ini juga menjadi amal jariyah bagi kita,” kata Sony.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang turut hadir pada rapat tersebut menegaskan Program MBG merupakan amanah konstitusional yang wajib dijalankan dengan bersih. “Setiap warga negara berhak hidup sehat dan memperoleh gizi layak," ujarnya.(*)