Perkuat Akses Pendidikan di Banyuwangi, Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.268 Murid dan 175 Anak Putus Sekolah

KETIK, BANYUWANGI – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperluas jangkauan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan beasiswa afirmasi, bantuan bagi anak putus sekolah, serta dukungan pelunasan tunggakan biaya pendidikan bagi alumni sekolah swasta yang belum bisa mengambil ijazah.

Penyerahan berbagai bantuan tersebut berlangsung di SMAN 2 Taruna Bhayangkara, Kabupaten Banyuwangi, Minggu (15/11/2026). Program ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jatim melalui Jatim Cerdas untuk memastikan keterbatasan ekonomi tidak menghalangi masyarakat dalam memperoleh pendidikan.

Salah satu bantuan yang disalurkan berupa beasiswa afirmasi kepada 1.268 murid di Banyuwangi. Seluruh penerima masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp1 juta melalui alokasi tambahan pada Perubahan APBD 2026.

Jumlah tersebut melengkapi penyaluran beasiswa afirmasi melalui APBD murni 2026 yang sebelumnya menjangkau 112 murid SMA, SMK, dan SLB.

Khofifah mengatakan, penambahan penerima beasiswa tersebut menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam memperluas akses pendidikan, terutama bagi murid yang membutuhkan dukungan finansial.

"Sebelumnya di tempat ini juga, melalui APBD murni, kita salurkan 112 untuk program beasiswa afirmasi. Nah sekarang setelah perubahan APBD, ada lebih dari seribu penerima. Masing-masing menerima Rp1 juta," ujar Gubernur Jawa Timur.

Selain menyasar murid yang masih aktif bersekolah, Pemprov Jatim juga membantu 25 alumni sekolah swasta yang belum dapat mengambil ijazah akibat tunggakan biaya pendidikan.

Pemerintah menyesuaikan besaran bantuan dengan jumlah tunggakan dan kebutuhan masing-masing penerima. Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan administrasi sehingga para alumni bisa memperoleh ijazah yang menjadi hak mereka.

Khofifah mengungkapkan, hasil penelusuran pemerintah menemukan sejumlah alumni belum mengambil ijazah karena belum menyelesaikan pembayaran SPP. Bahkan, beberapa di antaranya memiliki tunggakan hingga tiga tahun.

“Ada yang belum bisa mengambil ijazah karena persoalan administrasi. Ada yang tunggakannya belum dibayar selama beberapa tahun. Kita bantu penyelesaiannya supaya ijazah mereka bisa diterima dan digunakan untuk melanjutkan pendidikan maupun bekerja,” katanya.

Pemprov Jatim juga memberikan perhatian kepada 175 anak yang teridentifikasi putus sekolah. Melalui bantuan tersebut, pemerintah berupaya membuka kembali kesempatan bagi mereka untuk mengakses pendidikan dan menyelesaikan jenjang sekolah.

Khofifah menjelaskan, bantuan untuk kelompok ini mencakup beasiswa afirmasi sebesar Rp1 juta. Selain itu, Pemprov Jatim akan menanggung pembayaran SPP setiap bulan bagi penerima yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

“Kemudian ada yang ternyata putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan. Itu juga kita beri beasiswa afirmasi Rp1 juta, dan SPP setiap bulannya nanti dibayarkan oleh Pemprov karena ini swasta,” katanya.

Menurut Khofifah, penanganan anak putus sekolah dan persoalan ijazah yang tertahan membutuhkan pendataan secara menyeluruh. Karena itu, Dinas Pendidikan Jawa Timur berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi untuk mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah.

Ia meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memperkuat kerja sama agar tidak ada anak yang terlewat dari pendataan. Dengan informasi yang akurat, pemerintah dapat menentukan bentuk bantuan sesuai dengan persoalan yang dihadapi setiap penerima.

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga tidak ada lagi anak-anak di Jatim yang tidak melanjutkan pendidikan karena persoalan biaya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai mengapresiasi kebijakan Khofifah yang memperluas sasaran bantuan pendidikan.

Menurut Aries, program Jatim Cerdas tidak hanya memberikan dukungan kepada murid yang masih aktif bersekolah. Pemerintah juga menjangkau anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah serta alumni sekolah swasta yang belum bisa mengambil ijazah akibat kendala biaya.

“Terima kasih kepada Ibu Gubernur yang terus memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak di Jatim. Ini menjadi penguatan bahwa persoalan biaya tidak boleh membuat anak kehilangan kesempatan untuk bersekolah maupun melanjutkan masa depannya,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Jatim. (*)