Penguatan Tata Kelola Data Terpadu Berkelanjutan, Pemkab Bojonegoro Lakukan Ini

KETIK, BOJONEGORO – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro melaksanakan inventarisasi data dan kebutuhan data daerah.

Kegiatan tersebut digelar Kamis, 29 Januari 2026 di Ruang Rapat Smartboard Kantor Bappeda Bojonegoro. Agenda itu sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola data sektoral yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini diikuti oleh beberapa stakeholder diantaranya perwakilan unit kerja terkait di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; Dinas Pendidikan; serta Dinas Kesehatan.

Pembina Data Geospasial Bappeda Bojonegoro, Sahid menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan data, kebutuhan data strategis, serta kesesuaian data yang dikelola dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Kegiatan difokuskan pada pemetaan jenis data yang saat ini tersedia, sumber data, frekuensi pemutakhiran, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan data. 

“Selain itu, dilakukan pula identifikasi kebutuhan data baru yang dibutuhkan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan,” jelasnya.

Lebih lanjut melalui inventarisasi ini, diharapkan seluruh data yang dihasilkan dapat terdokumentasi dengan baik, memiliki metadata yang jelas, serta memenuhi standar data statistik dan data geospasial sesuai ketentuan yang berlaku.

Semantara itu, Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Bidang Pelayanan E-Government Dinas Kominfo, Afrilda Rakhma Yusanty menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi langkah awal dalam meningkatkan koordinasi antar produsen data guna menghindari duplikasi dan meningkatkan kualitas data.

Hasil dari kegiatan inventarisasi data dan kebutuhan data ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan pengelolaan data serta penguatan peran Produsen Data dalam mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di daerah.

“Dengan data yang valid dan terintegrasi, diharapkan perumusan kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan berbasis bukti,” pungkasnya. (*)