Pendirian SPPG Baru Disarankan Fokus ke Daerah dengan Stunting Tinggi

KETIK, YOGYAKARTA – Kebijakan pemerintah melakukan refocusing Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai langkah yang tepat. Namun, penyesuaian tersebut sebaiknya tidak hanya menyasar kelompok penerima manfaat, melainkan juga memastikan pelaksanaan program lebih terarah ke wilayah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi.

Pakar teknologi pangan Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc., mengatakan pemerintah sejak awal perlu membedakan antara program penanganan stunting dan program penyediaan makanan bergizi bagi siswa sekolah. Menurutnya, intervensi penurunan stunting sebenarnya telah berjalan lebih dulu melalui program yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Kalau tujuan MBG adalah meningkatkan status gizi dan mengatasi stunting, tentu semua orang sepakat itu tujuan yang baik. Persoalannya adalah bagaimana program itu dirancang dan dijalankan," ujarnya, Rabu, 8 Juli 2026. 

Sri Raharjo menjelaskan, prevalensi stunting nasional memang terus mengalami penurunan dan mendekati target pemerintah. Namun, sejumlah provinsi di kawasan Indonesia Timur, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, masih mencatat angka stunting yang relatif tinggi sehingga membutuhkan perhatian lebih besar.

Karena itu, ia menilai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya diprioritaskan di daerah-daerah yang menjadi kantong stunting. Kenyataannya, fasilitas tersebut justru lebih banyak berkembang di wilayah yang memiliki akses infrastruktur lebih baik.

"Kalau memang ingin setia pada tujuan mengatasi stunting, maka fasilitas penyediaan makanan bergizi seharusnya diprioritaskan di kantong-kantong stunting. Yang terjadi sekarang justru tidak konsisten dengan tujuan tersebut," katanya.

Ia juga menilai pemerintah terlalu cepat memperluas cakupan MBG pada tahun pertama tanpa memastikan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta rantai pasok pendukung. Akibatnya, pelaksanaan program di lapangan menghadapi berbagai kendala yang kemudian memerlukan sejumlah penyesuaian.

Menurut Sri Raharjo, skema pembangunan dapur MBG yang melibatkan yayasan dan investor juga perlu dievaluasi. Model tersebut dinilai lebih mendorong pembangunan fasilitas di daerah yang memiliki pasokan bahan pangan, listrik, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang memadai, sementara wilayah tertinggal justru kurang tersentuh.

"Kalau mekanismenya berbasis investasi, tentu investor akan memilih lokasi yang pasokan bahan pangannya mudah, listrik tersedia, SDM ada. Akibatnya daerah yang justru membutuhkan menjadi tertinggal," ujarnya.

Sebagai alternatif, ia mengusulkan pemerintah memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, terutama sekolah yang sudah memiliki dapur dan kantin. Langkah tersebut dinilai lebih efisien dibanding membangun dapur baru, sekaligus dapat mempercepat pelaksanaan program melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait.

Selain itu, Sri Raharjo mengusulkan agar pemerintah memusatkan intervensi kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, terutama anak-anak dengan status gizi kurang serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Ia juga meminta keberhasilan MBG diukur berdasarkan perubahan status gizi penerima manfaat melalui pendataan awal (baseline) dan evaluasi berkala, bukan hanya jumlah paket makanan yang dibagikan.

"Kalau tujuan program ini meningkatkan status gizi, maka keberhasilannya harus diukur dari perubahan status gizi penerimanya. Harus ada data awal, lalu diukur kembali setelah satu tahun. Itu yang menjadi indikator keberhasilan," tegasnya.

Di sisi lain, Sri Raharjo mengingatkan bahwa efektivitas MBG juga ditentukan oleh kualitas pelaksanaannya. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh proses penyediaan makanan memenuhi standar keamanan pangan agar tujuan peningkatan gizi tidak terganggu oleh persoalan lain, seperti kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di sejumlah daerah.

Ia menilai penguatan aspek keamanan pangan harus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG. Pengawasan terhadap pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan dinilai sama pentingnya dengan pemenuhan kandungan gizi agar program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)