Penanganan Kebencanaan di Kota Malang Mengalami Peningkatan, Sentuh 490 Kasus

KETIK, MALANG – Sepanjang 2025 ini, terjadi peningkatan penanganan kebencanaan di Kota Malang dibandingkan dengan 2024. Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, menjelaskan terdapat sekitar 490 kasus yang ditangani hingga November 2025.

Jumlah kasus tersebut merupakan akumulasi dari jenis bencana secara keseluruhan. Mulai dari cuaca ekstrem, banjir, hingga tanah longsor. 

"Penanganan bencana tiap tahun trennya meningkat seiring dengan semakin massifnya hujan. Jumlah yang dulu 470 naik 490 untuk kasus bencana akumulatif seperti banjir, longsor, dan lainnya," Selasa 11 November 2025.

Prayit menjelaskan potensi bencana di Kota Malang berbeda dengan daerah lain. Kota Malang tidak memiliki gunung aktif yang memicu bencana lahar, gunung meletus, maupun tsunami. 

"Potensi bencana paling besar di Kota Malang itu banjir. Kota Malang ancamannya sedang, tidak seperti daerah lain yang punya potensi gunung berapi, lahar, dan tsunami. Kita hanya cuaca ekstrem, banjir, longsor," jelasnya. 

Untuk mitigasi bencana, BPBD Kota Malang rutin menyampaikan prakiraan cuaca kepada Kelurahan Tangguh yang berisi 30 orang anggota. Pihaknya juga aktif melatih ribuan masyarakat, khususnya yang berada di area rawan. 

"Kami latih ribuan orang, ada 2000 dan akan kami latih 1000 orang lagi untuk mengetahui tata cara sebelum, saat terjadi, dan sudah terjadi bencana. Berikutnya kami selalu koordinasi lintas OPD di saat kebencanaan," katanya. 

Peta rawan bencana juga telah dikirim ke Camat maupun Lurah. Harapannya masyarakat dapat lebih perhatian dan mengantisipasi potensi bencana. 

"Hanya saja mungkin ada kejadian yang sulit dibaca seperti angin puting beliung. Itu terjadi di beberapa wilayah di Malang Raya. Kalau Kota Malang ada di Tasikmadu, Buring, dan beberapa rumah ambrol," sebutnya. 

Melalui mitigasi tersebut, masyarakat diharapkan menjadi tahu apa saja yang harus dilakukan. Seperti antisipasi dengan mengamankan aset maupun menentukan tempat evakuasi. 

"Kalau akan ada banjir, sepeda motor, televisi, surat berharga bisa diamankan. Kalau mereka gak tahu, aset-aset berpotensi hilang. Kelompok rentan juga bisa gak terurus," tutupnya. (*)