Pemprov Jatim Dukung Rencana Presiden Prabowo Efisiensi APBD, Dialihkan Pelayanan Publik dan Bantuan Sosial

KETIK, SURABAYA – Rencana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang meminta efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disambut baik Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono. Dengan kebijakan itu, Pemerintan Provinsi (Pemprov) Jatim akan mmbatasi belanja untuk seremonial itu merupakan bentuk efisiensi.

"Ya ini kan memang harus mengedepankan efisiensi saja," kata Adhy, Kamis, 30 Januari 2025.

Dengan kebijakan itu, Adhy akan mengintruksikan jajaran Pemprov Jatim untuk mengalihkan anggaran untuk pelayanan publik dan bantuan sosial.

"Mengalihkannya, ya untuk pelayanan masyarakat, bantuan kepada masyarakat," ucapnya.

Instruksi itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.

Instruksi ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025. Inpres tersebut meminta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk membatasi belanja honorarium.

"Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion," tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Selain itu, Presiden juga meminta pemda mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Pemda juga diminta mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur. Pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung kepada kementerian dan lembaga (K/L), baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Pemda juga diharapkan memfokuskan anggaran pada target kinerja pelayanan publik, bukan pada pemerataan antar perangkat daerah atau alokasi anggaran tahun sebelumnya. (*)