KETIK, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya resmi memulai Kick Off Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) 2026 pada Kamis, 23 April 2026 di Ruang Praban, Lantai 3 Kantor Bappeda Surabaya.

Program ini bertujuan memperkuat kualitas data di tingkat kelurahan agar intervensi pembangunan lebih akurat, tepat sasaran, dan berdampak nyata, khususnya dalam pengentasan kemiskinan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, mengatakan bahwa program Kelurahan Cantik merupakan inisiatif berkelanjutan sejak 2023 yang kini memasuki tahun keempat pelaksanaan.

“Pada tahun ini terdapat empat kelurahan yang menjadi percontohan. Namun, dengan total 153 kelurahan di Surabaya, kami berharap wilayah lain bisa segera mereplikasi agar jangkauannya semakin luas,” ujar Syamsul.

Ia menjelaskan, karakter Kota Surabaya yang dinamis menuntut pembaruan data secara berkelanjutan. Pendataan sebelumnya melalui program SDGs Desa dinilai masih memiliki kelemahan, terutama dalam aspek validasi data.

Baca Juga:
Tingkatkan Standar Keselamatan, Puluhan Karyawan Hotel di Surabaya Dibekali Keahlian Pertolongan Pertama

“Selama ini pendataan lebih fokus pada pengumpulan dan input, tetapi validasi belum maksimal sehingga masih ditemukan anomali. Karena itu, kehadiran agen statistik menjadi sangat penting,” jelasnya.

Syamsul menegaskan, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pemerintah, terutama untuk memastikan setiap program tepat sasaran. “Data yang tervalidasi akan memastikan intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran, dengan kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombaknya,” tegasnya.

Pemkot Surabaya juga mengapresiasi dukungan BPS Surabaya dalam penguatan program ini. Bahkan, pada 2026 Surabaya menargetkan mampu meraih predikat Kelurahan Cantik terbaik tingkat nasional.

“Kolaborasi dan semangat gotong royong lintas sektor sejak 2023 menjadi kekuatan utama kita dalam mendorong kemajuan kota,” imbuhnya.

Baca Juga:
19 Staf ESDM Jatim Kembalikan Uang Panas Dugaan Pungli Senilai Rp707 Juta

Sementara itu, Kepala BPS Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menyampaikan bahwa program Kelurahan Cantik selaras dengan Agenda Pembangunan RPJMN 2025–2029, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis wilayah.

“Program ini diharapkan mampu mendorong pembangunan kota yang lebih progresif, sejalan dengan visi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan data berkualitas menjadi kunci dalam mendukung prioritas nasional, termasuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

“Penggunaan data yang berkualitas menjadi landasan utama agar kebijakan yang diambil tetap terukur dan tepat sasaran,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, hasil pendataan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dijadwalkan akan dibagikan pada awal Mei 2026. Data tersebut akan memuat klasifikasi kesejahteraan masyarakat berbasis desil secara lebih rinci.

“Program Kelurahan Cantik tahun ini fokus pada pengentasan kemiskinan melalui integrasi data DTSEN dengan data BPS untuk memperbarui basis data pemerintah,” terangnya.

Pada 2026, Kecamatan Kenjeran bersama empat kelurahan yakni Tambak Wedi, Tanah Kali Kedinding, Bulak Banteng, dan Sidotopo Wetan ditetapkan sebagai pilot project pemutakhiran data.

“Kami juga ingin meningkatkan kapasitas aparatur agar mampu mengolah dan menganalisis data secara mandiri, tidak hanya mengirimkan data mentah,” tambahnya.

Program ini turut didukung oleh pendampingan akademisi, termasuk kerja sama dengan Telkom University Surabaya, serta pembentukan agen statistik di tingkat kelurahan.

“Targetnya tidak hanya membentuk agen statistik, tetapi juga meraih predikat Kelurahan Cantik tingkat nasional,” paparnya.

Hasil pembinaan nantinya akan dituangkan dalam buku monografi kelurahan dan diintegrasikan ke dalam situs resmi kelurahan. Peran perangkat daerah juga dinilai penting dalam melakukan intervensi berbasis data, mulai dari sektor ketenagakerjaan, sanitasi, pendidikan, hingga kesehatan.

“Empat kelurahan yang menjadi fokus saat ini membutuhkan intervensi prioritas di bidang perumahan, sanitasi, pendidikan, dan ketenagakerjaan berdasarkan data DTSEN,” pungkasnya. (*)