KETIK, MALANG – Pemerintah Kota Malang tengah mengejar target untuk meningkatkan elektronifikasi atau pembayaran non tunai untuk perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pasalnya pada semester pertama 2024, terjadi penurunan target dari 96,5 persen menjadi 93,3 persen.
Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan mengaku telah melakukan high level meeting bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang untuk dapat mengantisipasi adanya potensi penurunan target.
Selain itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi dan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Hal tersebut untuk mengubah pembayaran pajak dan retribusi serta belanja tunai menjadi nontunai berbasis digital.
Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dapat lebih maksimal.
"Kami juga akan melakukan langkah sosialisasi, kemudian menerapkan ke beberapa pelaku usaha, ke parkir-parkir elektronik, pelaku usaha di dunia makanan dan pusat perbelanjaan. Untuk bisa menerapkan elektronifikasi terkait dengan pembayaran PDRD," katanya.
Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan komitmen dari semua pihak. Mengingat perkembangan pesat yang terjadi di Kota Malang, dapat berimbas pada potensi peningkatan target.
"Kalau kita tahu Kota Malang ini kota bisnis dan industri, potensinya ini harusnya luar biasa peningkatannya. Karena elektronik dari tunai ke non tunai, itu lonjakannya luar biasa," ucap Iwan.
Ia mencontohkan potensi pendapatan parkir jika beralih pada pembayaran virtual dapat mengalami peningkatan luar biasa, dari Rp19 juta menjadi Rp100 juta. Ditambah dengan maraknya pelaku usaha di bidang makanan dan jasa yang dapat memberi dampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Adanya elektronifikasi ini bisa memberikan dampak yang sangat signifikan untuk peningkatan PAD dan memutus rantai yang melalui tunai, itu akan terhindar. Semuanya akan berdampak ke sumber PAD dan pembangunan Kota Malang akan terpenuhi dengan baik," tutupnya.(*)
