Pemkot Malang Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting di 57 Kelurahan

KETIK, MALANG – Momentum Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59 tahun 2023 ini dimanfaatkan Pemkot Malang terus melakukan upaya percepatan penurunan stunting. Intervensi dilakukan dengan menyasar 57 kelurahan yang ada di wilayah Kota Malang.

Kepala Husnul Muarif Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang menjelaskan pihaknya telah memetakan kelurahan mana saja yang memiliki kasus risiko stunting terhadap anak di bawah dua tahun. 

"Sudah kita lakukan intervensi di lingkup Dinas Kesehatan. Intervensinya spesifik di 57 kelurahan. Sudah kita petakan risiko stunting yang umurnya di bawah dua tahun, simpangan deviasinya saat kita ukur tidak lebih dari -2," jelas Husnul pada peringatan HKN ke-59 di Malang Creative Center (MCC) pada Kamis (23/11/2023).

Pemetaan tersebut diharapkan dapat digunakan acuan dalam pengawasan terhadap angka stunting di setiap kelurahan. Termasuk pendistribusian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terhadap anak yang harus sesuai dengan takaran. 

"Artinya, PMT ini sampai atau tidak ke sasaran, dan jika sudah, apakah benar dikonsumsi, dosisnya telah sesuai atau belum. Jangan-jangan satu porsi hanya setengah yang terkonsumsi," lanjutnya.

Usai melakukan pengawasan, tahap evaluasi menjadi bagian penting untuk melakukan intervensi terhadap angka stunting di tiap kelurahan. Dari evaluasi tersebut muncullah 10 kelurahan di Kota Malang yang mendapatkan penghargaan dalam upaya percepatan penurunan stunting.

"Itu yang menjadi fokus di pengawasan, sehingga dalam waktu September, Oktober, November, ini tiga bulan kita lakukan evaluasi. Jadi muncul kelurahan yang penurunan stuntingnya lebih banyak dibandingkan beberapa kelurahan lain," sebut Husnul. 

Adapun 10 kelurahan tersebut ialah, Kelurahan Arjowinangun, Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Kasin, Kelurahan Ksatrian, Kelurahan Lowokwaru, Kelurahan Pisangcandi, Kelurahan Purwantoro, Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Rampal Celaket, dan Kelurahan Sawojajar.

Kendati demikian Husnul mengungkapkan tetap diperlukan pengawasan dan intervensi lebih, khususnya bagi kelurahan dengan tingkat stunting dan risiko stunting yang masih tinggi.

"Akan kita evaluasi lagi, mungkin karena lingkungan, air bersih, atau rumahnya yang belum sehat. Kita intervensi dengan melibatkan perangkat daerah lain sehingga ada sinergitas. Jika sudah seperti itu, penanganan stunting harus lebih baik," tuturnya. (*)