KETIK, LEBAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak bersama PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk resmi memperkuat kerja sama pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). 

Kesepakatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan pembahasan persiapan akhir tahun 2026 guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, efektif, dan akuntabel.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Amaroossa Bandung, Jumat 20 November 2026, tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga perbankan, khususnya dalam mendukung kelancaran transaksi keuangan serta optimalisasi pengelolaan kas daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan, mengatakan kerja sama pengelolaan RKUD memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Halson, keberadaan mitra perbankan yang mampu memberikan pelayanan optimal menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah berlangsung sesuai ketentuan.

Baca Juga:
Mengenal Halson Nainggolan: Meniti Karier dari Birokrat hingga Puncak Pemerintahan Kabupaten Lebak

"Kerja sama pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. Kami berharap melalui sinergi dengan Bank Banten, pengelolaan kas daerah dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung kelancaran administrasi keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak," ujar Halson kepada wartawan, Sabtu 21 November 2026.

Ia menjelaskan, penandatanganan PKS tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak perbankan dalam menghadapi berbagai kebutuhan transaksi keuangan, terutama menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.

Halson menilai, persiapan akhir tahun membutuhkan perhatian dan koordinasi yang baik agar seluruh proses administrasi maupun transaksi keuangan dapat terlaksana tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Persiapan akhir tahun merupakan agenda penting yang harus dilakukan secara cermat. Kami ingin memastikan seluruh proses administrasi dan transaksi keuangan daerah berjalan dengan baik, tepat waktu, dan tidak mengalami kendala. Untuk itu, komunikasi dan koordinasi dengan pihak Bank Banten perlu terus diperkuat," katanya.

Baca Juga:
Atasi Persoalan Sampah, TPS3R di Citorek Lebak Ditargetkan Dibangun 2027

Sementara itu, Kepala Cabang Rangkasbitung Bank Banten, Sanusi, menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus mendukung Pemerintah Kabupaten Lebak dalam pengelolaan RKUD melalui pelayanan perbankan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan pemerintah daerah.

Menurut Sanusi, kerja sama tersebut merupakan bentuk kemitraan strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

"Melalui kerja sama ini, Bank Banten berkomitmen untuk memberikan dukungan pelayanan perbankan secara optimal kepada Pemerintah Kabupaten Lebak. Kami berharap pengelolaan RKUD dapat berjalan lancar, didukung koordinasi yang baik, serta mampu memenuhi kebutuhan transaksi keuangan pemerintah daerah secara profesional," ujar Sanusi kepada wartawan.

Sanusi menambahkan, pihaknya berharap kerja sama yang telah disepakati dapat terus terjalin secara berkelanjutan. Dengan demikian, Bank Banten dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran aktivitas keuangan sekaligus mendorong pembangunan daerah.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pihak perbankan dengan pemerintah daerah, khususnya dalam mengantisipasi kebutuhan transaksi pada periode akhir tahun anggaran.

Penandatanganan PKS pengelolaan RKUD tersebut menjadi salah satu langkah konkret Pemkab Lebak dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Melalui kolaborasi dengan Bank Banten, pemerintah daerah berharap pengelolaan kas dan transaksi keuangan semakin tertib, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pembahasan persiapan akhir tahun 2026 mampu menyelaraskan langkah kedua pihak dalam memastikan seluruh proses keuangan daerah terlaksana secara optimal.

Sinergi tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Lebak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan pengelolaan keuangan yang profesional dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. (*)