Pemkab Bojonegoro Gelar FKP RKPD 2027, Siapkan Stragegi Perencanaan Pembanguan Berkelanjutan

KETIK, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027. Kegiatan yang digelar Jumat (23/01/2026) ini menjadi ruang strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat sejak tahap awal perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan di ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro tersebut dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris Dinas Bappeda Provinsi Jawa Timur, Forkopimda, serta sejumlah pemangku kepentingan dan tamu undangan lainnya.

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam arahannya menyampaikan bahwa FKP dilaksanakan untuk menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terkait tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta program pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2027. 

Aspirasi tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD sekaligus rencana kerja perangkat daerah sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah selama satu tahun.
“RKPD ini disusun dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif, dengan mengedepankan prinsip bottom up dan top down,” ungkap Bupati.

Bupati Bojonegoro H Wahono, Wakil Bupati Hj Nurul Azizah, Forpimda Ketua DPRD H. Abdulloh Umar, S.Pd. (Foto: Humas Pemkab Bojonegoro)

Lebih lanjut, Bupati menegaskan pentingnya perencanaan yang benar-benar menjawab keresahan masyarakat secara luas. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus berangkat dari permasalahan yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu.

“Saya berprinsip semua keresahan masyarakat harus kita jawab. Forum ini menjadi ruang komunikasi untuk menyalurkan aspirasi agar proses perencanaan berjalan dengan benar,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menambahkan bahwa tahun 2026 menjadi pijakan awal sekaligus momentum evaluasi untuk mewujudkan perencanaan pembangunan tahun 2027 yang lebih baik. 

Ia menegaskan lima fokus utama pembangunan, yakni penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan pengangguran, serta penguatan konektivitas wilayah.

Wakil Bupati juga memaparkan sejumlah agenda prioritas yang harus dituntaskan, di antaranya memastikan seluruh anak Bojonegoro mengenyam pendidikan. Saat ini masih terdapat 4.123 anak yang belum bersekolah, sehingga diperlukan langkah bertahap melalui optimalisasi lembaga pendidikan formal maupun nonformal.

Selain itu, program bebas TBC juga menjadi prioritas, dengan penugasan seluruh puskesmas untuk menuntaskan pengobatan pasien TBC selama enam bulan. Di sektor pelayanan kesehatan, Pemkab Bojonegoro juga menaruh perhatian pada peningkatan kesejahteraan tenaga medis, khususnya dokter puskesmas, melalui penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Di bidang infrastruktur dasar, Pemkab menargetkan seluruh rumah di Bojonegoro teraliri listrik pada tahun 2026, menyusul masih adanya 776 rumah yang belum berlistrik.

Pemerintah daerah juga menargetkan perbaikan rumah tidak layak huni, khususnya rumah yang belum berlantai plester, serta mewujudkan kota Bojonegoro bebas banjir melalui penguatan sistem drainase, pompa air permanen dan portable, serta pengawasan lingkungan.

Wakil Bupati menambahkan, keberlanjutan swasembada pangan tetap menjadi prioritas, seiring peningkatan produksi padi dari 710 ribu ton menjadi 884 ribu ton, serta penguatan produktivitas jagung dan tebu. Selain itu, realisasi Jalan Lingkar Selatan dan penguatan konektivitas wilayah antar kecamatan juga menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pembangunan.

“Seluruh OPD diharapkan menyelaraskan program dan kegiatan dengan RPJMD serta mendukung program strategis pemerintah pusat, termasuk penyusunan data tunggal agar seluruh program tepat sasaran,” pungkasnya.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh perwakilan OPD dan organisasi terkait sebagai simbol sinergi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap aspirasi masyarakat. (*)