KETIK, BLITAR – Pemerintah Kabupaten Blitar bersama DPRD Kabupaten Blitar menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kesepakatan ini diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus memperluas ruang pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Persetujuan tersebut disampaikan Wakil Bupati Blitar, H. Beky Herdihansah, saat membacakan pendapat akhir Bupati Blitar dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar di Graha Paripurna DPRD, Jumat 20 November 2026 malam.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, jajaran Forkopimda, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam pendapat akhirnya, Beky menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Blitar yang telah terlibat dalam pembahasan Raperda tersebut. Menurutnya, proses pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

Ia menilai, penguatan regulasi pajak dan retribusi daerah tidak sekadar berkaitan dengan upaya meningkatkan penerimaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi salah satu fondasi untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam menjalankan pembangunan.

Baca Juga:
Jalan Candirejo Blitar Mulus, Beky Herdihansah Dorong Infrastruktur Jadi Penggerak Ekonomi Warga

“Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Penerimaan tersebut digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Beky.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), lanjutnya, diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi Pemkab Blitar dalam menjalankan berbagai program prioritas. Mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pembangunan daerah, hingga peningkatan kualitas pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, kemampuan daerah mengelola sumber pendapatan secara optimal dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan program pemerintah.

Namun, penguatan sektor pajak dan retribusi juga diharapkan berjalan dengan tata kelola yang baik, transparan, serta akuntabel. Kebijakan pendapatan daerah perlu diarahkan agar tidak hanya mengejar peningkatan penerimaan, tetapi juga tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Baca Juga:
Hibah Sabilu Taubah Rp 2,3 Miliar Dibahas, Pesantren Lain Menanti Keadilan Anggaran

Kesepakatan Raperda tersebut sekaligus memperlihatkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan fiskal. Kolaborasi kedua lembaga diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya.

Beky berharap, penguatan kebijakan pajak dan retribusi daerah dapat memberikan dampak nyata terhadap pembangunan Kabupaten Blitar, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap penguatan kebijakan pajak dan retribusi daerah ini dapat meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Blitar, sehingga pembangunan dan pelayanan publik semakin optimal serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Dengan disepakatinya Raperda tersebut, Pemkab Blitar dan DPRD kini memiliki landasan regulasi yang diharapkan mampu mendorong pengelolaan pendapatan daerah lebih optimal, sekaligus memperkuat arah pembangunan Kabupaten Blitar yang berkelanjutan.