KETIK, SURABAYA – Jadwal pemilihan Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Timur yang rencananya dijadwalkan 12 Januari 2026 ditunda. Ketua PSSI Jawa Timur, Ahmad Riyadh mengatakan penundaan kongres merupakan dinamika organisasi yang harus dihormati.
"PSSI berpendapat pentingnya penundaan kongres untuk menyeragamkan seluruh Indonesia. Karena asa daerah yang masa jabatannya berakhir 2025 dan ada yang 2026," katanya dikutip dari keterangan resmi.
Ia pun berharap penundaan ini bukan persoalan besar dan diperkirakan tidak berlangsung lama.
"Kalau demi kebaikan organisasi, saya pikir tidak apa-apa. Toh penundaan hanya beberapa bulan," lanjutnya.
Baca Juga:
ASEAN U-17 Boys Championship 2026! Timnas Indonesia Main di Gresik dan Sidoarjo, Ini Jadwal LengkapnyaSebagaimana diketahui PSSI sebelumnya telah mengumumkan pelaksanaan Kongres Biasa Pemilihan PSSI di seluruh Indonesia, termasuk pemilihan Ketua PSSI Provinsi dan Ketua PSSI Kota/Kabupaten ditunda.
Pengumuman ini tertuang dalam surat bernomor 6794/PGD/894/XII-2025, tertanggal 10 Desember 2025, yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi.
Di dalam surat itu, ada empat pertimbangan PSSI yang menjadi dasar penundaan kongres pemilihan, di antaranya:
Pertama, mempertimbangkan kondisi bencana alam di Aceh dan Sumatera yang memengaruhi kesiapan sejumlah daerah untuk mengikuti rangkaian kongres.
Baca Juga:
Lima Perubahan Starting Eleven Timnas Indonesia Vs Bulgaria, Ini DaftarnyaKedua, pemerintah juga sedang merevisi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang kembali menetapkan 21 cabang olahraga (cabor) prioritas, termasuk sepak bola.
Ketiga, PSSI turut mempertimbangkan proses penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga terkait pembinaan olahraga serta penyesuaian regulasi melalui revisi Permendagri Nomor 22 Tahun 2011.
Selain itu, terbitnya Permendagri Nomor 27 Tahun 2024 membuka ruang lebih besar bagi kerja sama pengelolaan aset olahraga daerah.
Keempat, proses sosialisasi Statuta PSSI 2025 dan Peraturan Organisasi PSSI 2025 masih berlangsung sehingga memerlukan waktu penyelarasan di seluruh daerah. (*)
