Pastikan Layanan Maksimal Program MBG, Pemkab Bojonegoro Dorong Seluruh SPPG Kantongi SLHS

KETIK, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus melakukan pemantauan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan umpan balik penerbitan rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar pada Senin, 9 Maret 2026 di Ruang Angling Dharma.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan bahwa jumlah SPPG di Kabupaten Bojonegoro terus berkembang. Hingga saat ini tercatat terdapat 133 SPPG, dengan 123 di antaranya telah beroperasi, dua berstatus suspect, dan sembilan lainnya belum beroperasional.

Ia menjelaskan, keberadaan SPPG tersebut telah melayani sebagian besar sasaran program MBG di Bojonegoro yang mencapai sekitar 356 ribu penerima manfaat. “Jika melihat data tersebut, pelayanan sudah hampir menjangkau 80 persen sasaran,” ungkapnya.

Nurul Azizah menekankan bahwa kualitas layanan dapur MBG harus terus dijaga dan ditingkatkan. Hal ini mengingat program MBG menjadi perhatian publik sekaligus bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi.

Ia juga mengingatkan para pengelola dapur untuk memastikan menu dan penyajian makanan sesuai standar yang berlaku. Evaluasi sebelumnya menunjukkan masih terdapat beberapa masukan dari masyarakat, mulai dari kualitas makanan hingga kesesuaian menu yang disajikan.

“Sekarang masyarakat semakin terbuka menyampaikan masukan, termasuk melalui media sosial. Oleh karena itu dapur-dapur SPPG harus benar-benar menyesuaikan dengan standar yang ditetapkan,” tegasnya.

Menurutnya, pada tahap awal program memang dilakukan percepatan pelaksanaan sehingga masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan. Namun ke depan, seluruh SPPG diharapkan mampu memenuhi ketentuan yang berlaku, terutama terkait standar higiene dan sanitasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ninik Susmiati, melaporkan bahwa dari 133 SPPG yang ada, sebanyak 118 telah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dari jumlah tersebut, 80 SPPG telah terbit sertifikatnya, sementara empat lainnya telah direkomendasikan namun masih dalam proses penerbitan. Selain itu terdapat 23 SPPG yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) serta 11 SPPG yang masih dalam proses verifikasi oleh tim Dinas Kesehatan.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar temuan pada SPPG yang belum memenuhi syarat berkaitan dengan sarana dan prasarana higiene sanitasi.

“Hari ini kami mengundang 41 SPPG, terdiri dari 23 yang tidak memenuhi syarat dan 18 yang belum mengajukan SLHS. Pertemuan ini bertujuan memberikan umpan balik hasil verifikasi lapangan agar segera dilakukan perbaikan,” jelasnya.

Menurut Ninik, hasil verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya perlu segera ditindaklanjuti oleh pengelola SPPG bersama mitra. Jika perbaikan tidak segera dilakukan, maka proses verifikasi harus diulang kembali termasuk pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan, peralatan, serta kualitas air yang digunakan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap seluruh SPPG dapat memenuhi standar higiene sanitasi yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal, aman, dan berkualitas bagi para penerima manfaat. (*)