Pansus III DPRD Kabupaten Blitar Bedah Ranperda RTRW 2026–2046, Arah Pembangunan Dua Dekade Jadi Sorotan

KETIK, BLITAR – Arah pembangunan Kabupaten Blitar untuk 20 tahun mendatang mulai dipetakan melalui pembahasan regulasi tata ruang. Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Blitar mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026–2046 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul.

Pembahasan yang berlangsung secara maraton tersebut bukan sekadar menyelesaikan materi regulasi. Lebih dari itu, DPRD berupaya memastikan setiap jengkal wilayah Kabupaten Blitar memiliki arah pemanfaatan yang jelas, sehingga pembangunan tidak berjalan tanpa perencanaan jangka panjang.

Sebab, RTRW akan menjadi pijakan utama dalam menentukan kawasan permukiman, pertanian, industri, hingga ruang yang berpotensi dikembangkan untuk kegiatan investasi.

Pansus III menilai penyusunan regulasi tersebut membutuhkan ketelitian ekstra. Pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lahan pertanian produktif serta kepentingan masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman.

Jajaran Pansus III DPRD Kabupaten Blitar menegaskan, kebijakan tata ruang tidak boleh hanya berorientasi pada percepatan pembangunan, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.

“Penyusunan Ranperda RTRW 2026–2046 ini harus dilakukan secara cermat dan visioner. Tata ruang yang kita bahas hari ini akan menentukan arah pembangunan, investasi, dan kelestarian lingkungan Kabupaten Blitar untuk 20 tahun ke depan,” tegas jajaran Pansus III DPRD Kabupaten Blitar, Rabu, 11 November 2026.

Selain membahas kesesuaian teknis bersama OPD terkait, Pansus III juga menaruh perhatian pada keterbukaan proses penyusunan kebijakan. Aspirasi masyarakat dinilai penting agar penetapan zonasi tidak justru memunculkan persoalan baru, terutama menyangkut penggunaan dan penguasaan lahan.

Kejelasan peruntukan ruang juga menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan kepastian hukum. Tanpa perencanaan yang terukur, potensi tumpang tindih pemanfaatan lahan hingga konflik kepentingan antarpihak bisa menjadi persoalan di kemudian hari.

Melalui pembahasan intensif tersebut, Pansus III berharap Ranperda RTRW Kabupaten Blitar 2026–2046 dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya menjawab kebutuhan pembangunan saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi perubahan wilayah dalam jangka panjang.

Targetnya, Perda RTRW nantinya menjadi landasan pembangunan yang adaptif, memberikan kepastian bagi investor, melindungi ruang hidup masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan potensi daerah Kabupaten Blitar.