Musrenbang RKPD Tahun 2027, Pemkab Cilacap Fokus Penguatan Ekonomi di Tengah Gejolak Politik Global

KETIK, CILACAP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap mulai menyusun perencanaan pembangunan tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Pendopo Wijayakusuma Cakti, Selasa 10 Maret 2026.

Musrenbang dipimpin langsung oleh Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman melibatkan Ketua DPRD Cilacap Taufik Nur Hidayat, Wakil Ketua DPRD Cilacap, Ketua TP PKK Cilacap Ira Tanti Aulia Rachman, para OPD, Camat, Kepala Desa, LSM, Tokoh Masyarakat. 

Dalam Musrenbang tersebut, Pemkab Cilacap memfokuskan arah kebijakan pembangunan daerah di tahun 2027 mulai dari pemerataan infrastruktur hingga penguatan ekonomi.

"Sesuai dengan RPJMD ada empat poin dan fokus kita di tahun 2027 yaitu pemerataan infrastruktur, penguatan SDM, kemudian penguatan ekonomi serta pemerintahan yang akuntabel," ungkap Syamsul.

Menurut Syamsul di tengah dinamika global diharapkan pembangunan daerah tetap berjalan adaptif mampu menyesuaikan terhadap perubahan situasi dan lingkungan.

"Tadi kita juga membahas kondisi ekonomi global saat ini di mana kondisi politik dan ekonomi dunia saat ini perlu diantisipasi karena berpotensi berdampak pada perekonomian nasional hingga daerah," terangnya 

"Harapannya Cilacap bisa semakin mandiri sekaligus siap menghadapi potensi dampak dari gejolak ekonomi dan ekonomi global," imbuhnya.

Lebih lanjut terkait infrastruktur, selain bersifat tematik juga infrastruktur kewilayahan di desa/kelurahan. "Seperti di wilayah desa, masih kita optimalkan," ungkapnya.

"Kemudian di bidang pendidikan, dalam hal ini penguatan SDM, kita punya program unggulan satu desa satu sarjana," ucap Syamsul.

Pemkab Cilacap menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas SDM khususnya di bidang pendidikan, program satu desa satu sarjana diharapkan mempu meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat desa.

Adapun dalam bidang ekonomi, Syamsul menyampaikan akan fokus kepada penguatan pendapataan asli daerah (PAD), namun tidak membebani masyarakat, tapi menggali potensi yang belum ada atau yang sudah ada agar lebih optimal.

"Upayanya dengan dorong BUMD untuk lebih optimal menggali pendapatan-pendapatan untuk meningkatkan deviden," pungkasnya.

Ada pula pemberdayaan untuk masyarakat dengan mendorong mereka untuk usaha mandiri melalui bantuan yang bersifat produktif, dengan membentuk koperasi usaha bersama (KUBE), kelompok tani maupun kelompok peternak.

"Dengan mendorong usaha mandiri kita berharap masyarakat bisa menangkap program-program yang ada, misal sekarang kan ada SPPG, harapannya bisa mengoptimalkan UMKM seperti roti atapun yang lain yang dibutuhkan oleh SPPG," kata Syamsul.

"Kita manfaatkan kelompok taninya, sayurannya kemudian peternak nanti ambil dari lokal. Intinya kita mendorong mereka untuk membentuk kelompok-kelompok," jelasnya.

Sementara di bidang pemerintahan Bupati Syamsul terus mendorong OPD yang ada di lingkup Pemkab Cilacap untuk peningkatan layanan melalui penguatan digitalisasi.

"Tujuannya agar kinerja birokrasi semakin cepat, transparan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran," lanjut mas Syamsul sapaan akrabnya.

Tak berhenti sampai di situ, Pemkab Cilacap juga memberikan perhatian dalam optimalisasi pemerataan kepersetaan BPJS Kesehatan di masyarakat melalui APBD, dengan melibatkan lintas sektor.

"Kita anggarkan di tahun 2026 ini Rp5 miliar, kemungkinan masih di standar itu, dan kita mencoba untuk meminta PBI. Nanti lebih luas lagi, kita coba dari lembaga-lembaga yang lain," beber Syamsul.

"Jadi kita sudah mulai dari tahun 2026 dan 2027 kita akan lebih optimalkan. Termasuk juga BPJS Ketenagakerjaan untuk marbot masjid dan mushola, kemudian pekerja rentan kita jaminkan melalui APBD tandas Bupati Cilacap Syamsul.(*)