Muspimnas PMII Siapkan Rapor Kebijakan Pemerintahan Prabowo

KETIK, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) M. Shofiyulloh Cokro menilai negara kesejahteraan yang diamanatkan konstitusi tidak cukup diwujudkan lewat penyaluran bantuan sosial.

Gagasan itu akan dibahas dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII di Bandung, Jawa Barat, 19–24 November 2026. PMII menargetkan forum ini menghasilkan buku rekomendasi kebijakan untuk pemerintah dan parlemen. Salah satu isinya adalah penilaian atas pemerintahan sejak 2024. Menurut PMII, kebijakan seharusnya dinilai dari tata kelola dan manfaatnya, bukan dari niat dan skalanya.

"Negara kesejahteraan ala Indonesia bukan sekadar negara penyalur bantuan sosial, melainkan negara yang menjamin kedaulatan ekonomi rakyat, akses pendidikan dan kesehatan yang setara, perlindungan sosial yang bermartabat, serta keadilan antargenerasi," kata Shofiyulloh dalam keterangan tertulis, Minggu, 15 November 2026.

Muspimnas tahun ini mengusung tema "Visi Negara Kesejahteraan ala Indonesia: Jalan Konstitusional Menuju Indonesia Emas 2045". Dalam struktur PMII, Muspimnas merupakan forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Kongres. Forum serupa terakhir digelar di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, pada November 2022.

Shofiyulloh mengatakan, tema itu dipilih karena Indonesia sedang menghadapi paradoks pembangunan. Pemerintah kerap membanggakan pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi. Padahal, menurut dia, daya beli kelas menengah ke bawah masih rapuh dan jurang antara pusat dan daerah belum tertutup. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam juga terus terjadi.

Dia merujuk Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 33 dan 34. Menurut Shofiyulloh, konstitusi tidak pernah meminta Indonesia memilih antara kebebasan dan kesejahteraan.

"Jalan menuju Indonesia Emas 2045 harus dikembalikan ke rel konstitusi, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan keadilan sosial benar-benar terdistribusi hingga ke level akar rumput," ujarnya.

Kepada pemerintah, Shofiyulloh meminta pendekatan teknokratis yang elitis dan top-down ditinggalkan. Dia juga menyinggung praktik oligarki yang dinilainya menggerogoti hak dasar warga.

Penilaian lebih rinci disampaikan Ketua Steering Committee Muspimnas, Acep Jamaludin. Acep, yang juga Ketua Kaderisasi Nasional PB PMII, mengakui pemerintahan sejak 2024 sudah bergeser ke arah negara yang hadir langsung memenuhi kebutuhan dasar warga. Tapi dia mengingatkan, program yang besar belum tentu sesuai konstitusi.

"Konstitusionalitas sebuah kebijakan tidak ditentukan oleh niat dan skalanya, melainkan oleh tata kelola, mutu, distribusi manfaat, dan keberlanjutannya," kata Acep.

Acep menyebut PMII tidak akan menawarkan model negara kesejahteraan dari luar. Model Barat, katanya, bergantung pada konsensus politik yang bisa berubah sewaktu-waktu. Sementara itu, model negara pembangunan di Asia Timur bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang bisa berhenti.

"Tugas PMII hari ini bukan mencari model baru dari luar, melainkan menggali, menunaikan, mengawal, dan menagih pelaksanaan model kenegaraan yang telah dirumuskan bangsa Indonesia sendiri," ujarnya.

Buku rekomendasi itu juga akan memotret pola pembangunan dari masa ke masa. Acep menyebutnya sebagai pola ayunan. Setiap era menonjolkan dua atau tiga mandat konstitusi dan mengabaikan sisanya, lalu dikoreksi oleh era berikutnya. Setelah diserahkan, rekomendasi itu akan dikawal lewat kajian dan diskusi di semua jenjang organisasi, dari rayon hingga Pengurus Besar.

Pengurus PB PMII sebelumnya telah menemui Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (3/11), dan mengundangnya hadir di pembukaan Muspimnas. PB PMII juga mengundang Presiden Prabowo Subianto, pimpinan MPR, DPR, dan DPD, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Shofiyulloh memastikan kehadiran para pejabat tidak akan membuat PMII melunak.

"Kita mempraktikkan critical engagement, bukan oposisi buta yang menolak segala hal tanpa solusi, tetapi juga bukan kelompok yang bisa dikooptasi oleh kekuasaan," katanya.

Muspimnas akan digelar di tiga lokasi, yakni Gedung Merdeka, Taman Braga, dan BPSDM Jawa Barat. Hingga Minggu, menurut Acep, 300 cabang dan pengurus koordinator cabang (PKC) sudah mendaftar. Sekitar 34 cabang masih harus melengkapi persyaratan.

Panitia memperkirakan ribuan kader akan datang ke Bandung dan Cimahi. Kedatangan mereka diharapkan ikut menaikkan pendapatan pelaku UMKM setempat.

Bagi Shofiyulloh, Muspimnas juga menjadi ujian bagi gerakan mahasiswa. "Gerakan mahasiswa tidak boleh terjebak menjadi sekadar ruang gema kemarahan tanpa jalan keluar, maupun menjadi stempel pembenaran kekuasaan," pungkasnya. (*)