Misi Dagang di NTB Capai Rp 1,068 Triliun, Gubernur Khofifah Optimistis Dongkrak Peluang Usaha

KETIK, SURABAYA – Misi Dagang Pemprov Jawa Timur dengan Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatatkan transaksi final mencapai Rp 1.068.809.135.000,-.

Nilai ini meningkat signifikan dibanding misi dagang yang sebelumnya digelar tahun 2023 dengan transaksi sebesar Rp 251,39 Miliar. Angka ini merupakan transaksi misi dagang tertinggi sepanjang tahun 2025 mengungguli transaksi misi dagang yang dilakukan di Kalimantan Timur Mei lalu, yang mencapai Rp 1.053.146.943.500,-.

Misi Dagang dipimpin langsung oleh Gubernur Khofifah di Hotel Lombok Raya, Mataram, Rabu 9 Juli 2025. Atas capaian tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan optimismenya bahwa misi dagang akan membuka peluang baru yang lebih luas bagi dunia usaha serta investasi di Jatim maupun NTB.

"Alhamdulillah transaksi final per pukul 17.00 WITA transaksi yang tercatat mencapai Rp 1,068 triliun dengan rincian Jatim menjual Rp 764,912 miliar dan Jatim membeli Rp 153,896 miliar. Jatim Investasi senilai Rp 150 miliar. Transaksi ini di atas target kita dan semoga terus menumbuhkan perekonomian bagi kedua provinsi," ujarnya. 

Menurutnya, hasil transaksi pada misi dagang hari ini bisa tembus Rp 1,068 triliun dan di atas target, karena embrio bisnis Jatim dan NTB sudah terbentuk. 

“Untuk itu, mari kita tingkatkan hasil transaksi untuk memberikan penguatan yang lebih kolaboratif hari ini dan akan datang," kata Khofifah. 

Misi Dagang di Nusa Tenggara Barat dihadiri 200 pelaku usaha dari kedua provinsi, terdiri dari 80 pelaku usaha dari Provinsi Jatim dan 120 pelaku usaha dari Provinsi NTB.

"Dari hasil transaksi, Jatim menjual produk hasil pakan ikan dan udang, rokok, kopi, cabe, daging ayam beku, daging bebek, ayam kampung, produk batik, fashion dan bumbu dapur organik. Sebaliknya, Jatim membeli yellow Fin tuna, tembakau, jagung, hasil perikanan, dan kulit kambing mentah garaman, bibit bawang merah, dan sapi hidup," jelasnya.

Khofifah menjelaskan, selama ini NTB menyuplai beberapa komoditas utama seperti jagung, tembakau, udang, cabai dan paprika segar, sayuran akar dan umbi, ikan hias dan komoditas lainnya. 

Sebaliknya Jatim banyak menyuplai komoditas mobil penumpang, produk kue kering manis, pakan hewan, obat-obatan, minyak kelapa sawit murni, minuman ringan dan komoditas lainnya.

Misi dagang Provinsi Jatim ini merupakan upaya fasilitasi untuk mempertemukan para pelaku usaha dari Jatim dan Provinsi NTB. Khususnya, menyebarluaskan potensi produk industri, perdagangan, perikanan, agribisnis dan peluang investasi lainnya secara terintegrasi dalam rangka memenuhi substitusi impor (bahan baku) dan kebutuhan lainnya yang diharapkan mampu meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri.

"Neraca perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai tahun 2023 mengalami surplus Rp 5,29 Triliun," tuturnya. 

Angka-angka ini menunjukkan hubungan dagang antara kedua provinsi terus berkembang, bermanfaat bagi pelaku usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah. 

"Kami optimis, misi dagang tahun ini membuka peluang baru yang lebih luas bagi dunia usaha serta investasi di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat sekaligus meningkatkan volume perdagangan dan memperkuat jaringan bisnis antara Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan kegiatan misi dagang menjadikan Provinsi NTB siap menjadi penyedia bahan baku bagi Provinsi Jatim. 

"Kami berusaha menjadi penyedia bahan baku yang baik bagi Jatim sehingga hubungan akan saling mengisi dan mengembangkan peluang bisnis sekaligus banyak hal yang dapat saya pelajari dari Jatim," jelasnya. 

Di misi dagang ini juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebanyak 2 Perangkat Daerah, 9 BUMD dan 3 Asosiasi dari kedua Provinsi. 

Turut hadir, Ketua DPRD Provinsi Jatim Musyafak Kepala OJK Jatim Yunita Linda Sari, Deputi Kantor Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI Jatim) Ridzky Pribadi, Ketua Kadin Jatim Dwi Putranto, Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo, Perangkat Daerah, para pimpinan BUMD serta asosiasi pengusaha dari Jatim maupun NTB. (*)