Menko PMK Sebut Potensi Anak Muda Papua Harus Diberdayakan

KETIK, JAKARTA – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat pada tiga tahun terakhir merupakan yang terendah di Indonesia. Pada tahun 2022, IPM Papua berada di angka 61,39 dan IPM Papua Barat sebesar 65,89. Capaian ini masih jauh di bawah angka IPM nasional yang berada di angka 72,91.

Kendati demikian, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 yang berisi tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua pada tahun 2022-2041. Regulasi itu memuat visi terwujudnya Papua mandiri, adil, dan sejahtera yang didalamnya tercantum tiga misi besar yang hendak dicapai, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, potensi kecerdasan anak muda Papua harus diberdayakan dengan maksimal oleh pemerintah daerah untuk turut terlibat dalam membangun wilayahnya.

Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional dengan tema “Menuju Papua Maju” yang diselenggarakan dari hasil kerja sama Kedeputian Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK dan Kedeputian Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, di Aula Heritage Kemenko PMK, pada Rabu (18/10/2023).

Muhadjir menambahkan, pemberdayaan generasi muda Papua ini diyakini dapat menjadi penggerak pembangunan untuk kemajuan Papua. Mengingat, terdapat banyak putra daerah Papua lulusan perguruan tinggi ternama di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk terlibat aktif dalam pembangunan wilayah tersebut.

“Potensi anak muda Papua harus diberdayakan, banyak sebetulnya anak-anak cerdas yang bisa diberdayakan oleh pemerintah daerah, mereka harus dilibatkan,” ujar Muhadjir.

Kalau para pimpinan di Papua mampu menguliahkan anak anak ke perguruan tinggi ternama atau akademi militer/kepolisian, maka harus mampu menguliahkan anak anak masyarakat juga. Dengan begitu manfaatnya bisa dirasakan banyak masyarakat. 

Muhadjir juga menjelaskan, terdapat tiga pendekatan penting yang harus dilakukan dalam mengatasi keterlambatan pembangunan di Papua, yakni pendekatan budaya, kesadaran, dan sosial. Tiga pendekatan ini menurutnya jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan ‘bunyi-bunyian’ (pendekatan keamanan) yang selama ini dilakukan.

Agenda diskusi yang dipandu oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kemenko PMK Ivan Syamsurizal itu menghadirkan Sekretaris Utama BPIP Adhianti, Pimpinan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua Petrus Waine, Anggota Komisi ASN Agustinus Fatem, perwakilan Akademisi Universitas YAPIS Jayapura Toni Wanggai, perwakilan Tokoh Agama Papua Leonardus Tumuka, perwakilan Tokoh Adat Papua Sergius Womsiwor, serta perwakilan Tokoh Pemuda Papua Yeri Kulua.

Dalam kesempatan yang sama, Didik Suhardi selaku Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK mengatakan, upaya memajukan Indonesia juga perlu dilihat di wilayah Papua. Papua memiliki hak yang sama untuk maju dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakatnya seperti daerah lain.

“Karena Indonesia didorong untuk maju, maka Papua juga harus maju,  sebagaimana kita berupaya memajukan daerah lainnya,” ujar Didik.

Untuk mengimplementasikan capaian itu, Didik menegaskan bahwa perlu semangat revolusi mental dalam membangun kebersamaan, gotong royong antar lintas lembaga, hingga pelibatan tokoh masyarakat, adat, dan pemuda Papua.

Menanggapi hal tersebut, Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyampaikan pihaknya menyambut baik upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka mendorong pembangunan wilayah Papua. Apolo mengakui, Papua memerlukan percepatan dalam melakukan pembangunan karena lambatnya pertumbuhan di banyak aspek.

“Perlu percepatan dalam melakukan pembangunan di Papua karena ada gap yang cukup jauh dari daerah lain,” kata Apolo.(*)