Menko PMK: Pemerintah Akan Luncurkan Program Strategis untuk Pemberdayaan Masyarakat

KETIK, JAKARTA – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhaimin Iskandar, mengungkapkan langkah-langkah strategis yang akan diambil pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat.

Muhaimin menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait tiga fokus utama, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia (PMI).

Muhaimin menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama bagi pemerintah.

"Kami ingin memastikan masyarakat yang berada dalam kemiskinan ekstrem bisa segera beralih ke kemandirian dan kesejahteraan," ujarnya dikutip Minggu, 5 Januari 2025.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menargetkan graduasi masyarakat miskin menuju kemandirian melalui pengelolaan data tunggal penerima manfaat, agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah juga memfokuskan perhatian pada pemberdayaan UMKM. Program peningkatan kapasitas pelaku usaha akan dilakukan melalui pelatihan dan penyediaan bahan baku.

"Program holding UMKM akan memfasilitasi kolaborasi antara usaha kecil dan besar, sehingga usaha kecil dapat berkembang lebih pesat," jelas Muhaimin.

Untuk meningkatkan kualitas pekerja migran, pemerintah berencana membangun 100 balai latihan kerja baru yang sesuai standar internasional. Balai latihan ini akan mempersiapkan pekerja migran dengan keterampilan yang kompetitif di pasar global.

Sebagai dukungan tambahan, pemerintah juga akan menyediakan pinjaman dengan bunga rendah untuk pekerja migran, yang mencakup biaya pelatihan, tiket, dan dokumen perjalanan.

Muhaimin menambahkan bahwa dalam hal bantuan sosial, pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Cek Bansos untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

"Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa mengusulkan atau menyanggah penerima bantuan, memastikan bahwa tidak ada warga miskin yang terlewat," ujarnya.

Di samping itu, pemerintah juga menginisiasi program "Sekolah Rakyat" untuk anak-anak dari keluarga miskin. Program ini akan berbasis sistem asrama dengan fokus pada pendidikan berkualitas dan pemenuhan gizi bagi anak-anak yang kurang mampu.

"Sekolah Rakyat akan diuji coba di beberapa lokasi sebelum diterapkan secara lebih luas," tambah Muhaimin.

Dengan anggaran mencapai Rp20 triliun, program pemberdayaan masyarakat ini mencakup berbagai sektor, termasuk pengembangan UMKM dan pelatihan pekerja migran.

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa program ini memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat," tegas Muhaimin.(*)