Mendikdasmen Dorong Kampus Muhammadiyah Bersinergi Ciptakan Pendidikan Unggul dan Merata

KETIK, MALANG – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti membuka kesempatan pihaknya bermitra bekerjasama dengan perguruan tinggi. Kebutuhan perguruan tinggi selama relevan dengan arah pembangunan pendidikan nasional disebut Abdul Mu'ti akan didukungnya.

Menurutnya, perlu sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi keagamaan, khususnya perguruan tinggi di bawah Muhammadiyah dan Aisyiyah, dalam mengawal reformasi sistem pendidikan Indonesia. Saat ini, di kementeriannya memiliki lima hingga enam program prioritas besar yang dapat dijalankan secara kolaboratif bersama PTMA.

"Program pertama ialah revitalisasi satuan pendidikan, yang tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik dan sarana prasarana sekolah, tetapi juga mencakup pembenahan sistem manajemen," ucap Abdul Mu'ti saat pemaparan dalam Forum Rektor Muhammadiyah Aisyiyah, pada Sabtu, 18 Oktober 2025.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti saat di Forum Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (Humas Kemendikdasmen)

Berikutnya, yang disoroti Abdul Mu'ti adalah tata kelola serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik. Program ini diarahkan agar sekolah-sekolah di berbagai daerah mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dan efisien dengan dukungan konsultan serta fasilitator profesional. 

Revitalisasi tersebut juga meliputi penyusunan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, penguatan karakter siswa, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan agar selaras dengan standar nasional dan internasional.

“Tahun ini ada lebih dari 16.100 sekolah yang ikut direvitalisasi dengan anggaran mencapai Rp16,9 triliun. Tahun depan kami berupaya agar capaian itu tetap terjaga meski anggaran sedikit berkurang,” ucap menteri kelahiran Kudus saat di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.

Program kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas guru melalui berbagai skema pelatihan dan pendidikan profesi. Pemerintah, katanya, telah menyiapkan 808 ribu kuota PPG (Pendidikan Profesi Guru) serta memperluas program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) bagi guru yang belum menyelesaikan studi sarjananya.

“Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhenti kariernya hanya karena belum memenuhi syarat akademik. Bahkan pengalaman mengajar kini diakui hingga 70 persen dalam skema RPL,” ujarnya.

Selain itu, Kemendikdasmen juga mendorong program pembelajaran mendalam (deep learning) untuk memperkuat kapasitas pedagogik dan karakter siswa. Program ini, menurut Abdul Mu’ti, dapat melibatkan PTMA sebagai penyelenggara pelatihan guru dan pengembang modul. 

Salah satu yang disyaratkan yakni Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 SD di tahun 2027. Sebab itu, pelatihan guru bahasa Inggris menjadi fokus utama. Namun ia menginginkan istilah pelatihan diganti menjadi pendidikan, agar dapat disertifikasi dan berdampak pada profesionalisme guru.

"Kemudian pelatihan coding dan kecerdasan buatan (AI) yang saat ini masih bersifat pilihan namun akan diarahkan menjadi mata pelajaran wajib," ujarnya kembali.

Kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat tajam, sehingga peran perguruan tinggi sebagai mitra pendidikan sangat dibutuhkan. Ia juga membuka peluang bagi PTMA untuk berpartisipasi dalam penelitian kebijakan (policy research) terkait berbagai program pendidikan dasar dan menengah.

Termasuk pendidikan karakter dan kebiasaan belajar siswa. Mu'ti menegaskan, bahwa kementeriannya kini mendorong agar setiap kebijakan lahir dari kajian akademik yang kuat.

“Kami ingin kebijakan pendidikan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa. Karena itu, penelitian dan masukan dari kampus-kampus Muhammadiyah-Aisyiyah akan sangat berarti,” jelasnya.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa setiap kebijakan Kemendikdasmen tidak dibuat secara serampangan, melainkan memiliki dasar filosofis dan kajian yang mendalam.

Ia juga menyebut bahwa kinerja kementeriannya dinilai terbaik secara nasional. Selain itu, pentingnya kemitraan strategis antara kementerian dan PTMA harus terus dijaga untuk mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berorientasi masa depan. 

"Dengan semangat kemitraan kulturalistik, kami mengajak seluruh pihak untuk memastikan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan otak, tapi juga menumbuhkan karakter," pungkasnya.