Menakar Urgensi MBG untuk Mahasiswa

MBG (Makan Bergizi Gratis) salah satu kebijakan pemerintah yang kerap kita dengar dan kini telah terlaksana di sekolah berbagai jenjang.

Program prioritas Presiden Prabowo mulai tahun 2025 yang mengusung cita-citanya untuk menunjang gizi pada anak dan di sisi lain juga untuk memberdayakan UMKM, profesi lain turut terbantu seperti petani dan nelayan lokal. Terbukanya lapangan pekerjaan yang baru dengan didirikannya dapur.

Setelah sebelumnya difokuskan kepada pelajar sekolah, kini muncul wacana bahwa program serupa akan diperluas bagi mahasiswa. Tujuan ini dinilai sangat mulia dan sangat membantu. Namun, jika dicermati lebih jauh, rencana ini justru menimbulkan pertanyaan besar mengenai skala prioritas anggaran negara. 

Di tengah masih banyak persoalan pendidikan yang belum terselesaikan, apakah MBG untuk mahasiswa benar-benar menjadi kebutuhan paling mendesak? 

Bayangkan, triliunan rupiah untuk nasi kotak kampus, sementara ribuan mahasiswa terancam putus kuliah karena UKT yang membengkak? Apakah kita rela dan negara “dimakan” program populis atau saatnya prioritaskan yang benar-benar menyelamatkan mimpi anak bangsa?

Secara prinsip, tidak ada yang salah dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi. Asupan makanan yang baik memang berpengaruh terhadap kesehatan, daya konsentrasi, dan produktivitas seseorang. 

Mahasiswa bukan kelompok yang sama dengan siswa sekolah dasar atau menengah. Mereka berada pada fase dewasa muda, yang sebagian besar sudah mulai belajar mandiri mengatur kehidupan, termasuk kebutuhan makan sehari-hari. 

Sebagian mahasiswa mungkin memang membutuhkan bantuan pangan, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu. Tetapi, apakah semua mahasiswa membutuhkan program makan gratis?

Di sinilah dilema kebijakan itu muncul: antara bantuan yang bersifat universal dan kebutuhan yang sebenarnya sangat beragam.

Di sisi lain, masalah utama yang masih dihadapi mahasiswa Indonesia justru terletak pada tingginya biaya pendidikan. Tidak sedikit mahasiswa yang kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), biaya praktikum, pembelian buku, transportasi, hingga kebutuhan tempat tinggal. Banyak pula mahasiswa yang harus bekerja sambil kuliah demi mempertahankan pendidikan mereka. 

Dalam kondisi seperti ini, pengalokasian anggaran untuk MBG terasa kurang tepat sasaran. Dana yang besar seharusnya lebih bermanfaat jika dialihkan untuk memperluas beasiswa, menambah bantuan UKT, atau memperkuat fasilitas belajar di kampus.

Banyak mahasiswa kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), membeli buku, memenuhi biaya transportasi, membayar kos, hingga mengikuti kegiatan akademik yang membutuhkan dana tambahan. Tidak sedikit yang terpaksa bekerja sambil kuliah, bahkan menunda studi karena kondisi ekonomi keluarga. 

Dalam kenyataan seperti ini, wajar bila publik bertanya: apakah negara sebaiknya memberi makan gratis, atau memastikan anak muda tetap bisa kuliah? Jika dana besar dialokasikan untuk memperluas beasiswa, dampaknya akan jauh lebih terasa. Mahasiswa berprestasi dapat terus belajar tanpa hambatan ekonomi. 

Mahasiswa dari keluarga rentan tidak perlu memilih antara kuliah atau bekerja penuh waktu. Kampus juga bisa diperkuat dengan laboratorium yang layak, perpustakaan modern, akses internet memadai, dan peningkatan kualitas dosen. Bukankah semua itu lebih dekat dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa?

Di sisi lain, pelaksanaan MBG untuk pelajar sekolah saja masih menyisakan pekerjaan rumah. Di beberapa daerah, distribusi belum merata dan masih ada siswa yang belum menerima manfaat program. 

Jika sasaran awal saja belum sepenuhnya terpenuhi, maka perlu dijawab secara terbuka: dari mana anggaran tambahan untuk mahasiswa akan diambil? Apakah dari pos pendidikan lain? Apakah dari beasiswa yang justru sedang dibutuhkan? Atau dari utang negara yang kelak dibayar generasi muda itu sendiri?

Inilah sisi etis yang jarang dibicarakan. Sebuah kebijakan sosial tidak hanya dinilai dari niat baiknya, tetapi juga dari siapa yang dikorbankan ketika kebijakan itu dijalankan. 

Jika satu program baru lahir dengan mengurangi kesempatan beasiswa ribuan mahasiswa miskin, apakah itu masih bisa disebut adil? Jika dana makan gratis tersedia, tetapi mahasiswa putus kuliah karena UKT, di mana letak keberpihakan negara? Tentu, mahasiswa tetap membutuhkan perhatian serius. 

Tetapi perhatian itu seharusnya diberikan dalam bentuk yang lebih relevan dan tepat sasaran: pendidikan yang terjangkau, bantuan biaya hidup bagi mahasiswa rentan, subsidi kantin kampus, peluang riset, magang berbayar, serta jaminan bahwa tidak ada mahasiswa berhenti kuliah karena alasan ekonomi. Negara hadir bukan sekadar mengisi perut, melainkan membuka masa depan.

Karena itu, sebelum wacana ini diputuskan, pemerintah perlu membuka ruang diskusi publik seluas-luasnya. Libatkan kampus, mahasiswa, ekonom, dan masyarakat sipil. Kebijakan sebesar ini tidak cukup dibangun dari tepuk tangan sesaat, tetapi harus lahir dari kebutuhan nyata dan perhitungan matang. Publik juga jangan diam. 

Kita berhak bertanya, mengkritik, dan mengusulkan prioritas yang lebih tepat. Pada akhirnya, satu piring makan gratis memang bisa mengenyangkan hari ini. Namun beasiswa, pendidikan berkualitas, dan akses kuliah yang adil akan mengubah masa depan. 

Maka pertanyaannya sederhana: negara ingin memberi makan sementara, atau memberi jalan bagi generasi muda untuk maju selamanya?

*) Maheswari Anindya Nirmala merupakan mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis

***) Ketentuan pengiriman naskah opini:

• Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
• Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
• Panjang naskah maksimal 800 kata
• Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
• Hak muat redaksi.(*)