MBG Bukan Beban Negara, Waka Komisi B DPRD Jatim: Investasi Masa Depan Anak Bangsa

KETIK, MALANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi inisiatif utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai kebijakan strategis dan visioner. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, H Chusni Mubarok. 

Dikatakan Chusni Mubarok, MBG bukan sekadar bantuan sosial. Melainkan investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul, serta sekaligus menjadi instrumen mengatasi masalah gizi dan kemiskinan.

"MBG adalah visi dari Presiden Prabowo untuk menghadapi tantangan terhadap gizi buruk, stunting," tegas Chusni, ditulis Selasa, 11 November 2025.

Lebih lanjut ia menambahkan, bahwa program ini sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) dengan pendekatan inklusif. Fokusnya adalah menyasar kelompok rentan yang selama ini kurang tersentuh.

MBG ditargetkan kepada siswa sekolah, balita, ibu hamil (bumil), dan ibu menyusui (busui). Target utamanya adalah perbaikan kualitas gizi sebagai fondasi untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Efisiensi Anggaran dan Dampak Ekonomi Lokal

Terkait perdebatan mengenai besarnya alokasi anggaran MBG yang mencapai puluhan triliun, ia meluruskan bahwa pendanaan program ini bukan berasal dari penambahan beban anggaran, melainkan dari efisiensi fiskal.

“Presiden melakukan efisiensi dengan mengalihkan penggunaan-penggunaan anggaran ke hal-hal yang dianggap tidak banyak manfaatnya, tidak berdampak langsung ke masyarakat,” jelas legislator dapil Malang Raya ini.

Anggaran yang dialihkan berasal dari pos-pos dianggap kurang efektif. Seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Kemudian dialokasikan ke program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat, termasuk MBG.

"Lebih dari sekadar pemenuhan gizi, MBG juga berfungsi sebagai mesin penggerak ekonomi mikro. Program ini menciptakan multiplier effect yang signifikan. Diantaranya penggerak UMKM, pertanian dan penciptaan lapangan kerja," terangnya.

Tantangan Geografis dan Kunci Gotong Royong

Husni Mubarok mengakui bahwa implementasi MBG dihadapkan pada tantangan logistik, terutama di daerah-daerah dengan kondisi geografis yang sulit dan terpencil (3T).

“Kita punya daerah-daerah yang mungkin akses agak susah dan sebagainya. Ini yang sedang diformulasikan bagaimana akses-akses di daerah tersebut tidak kemudian menghalangi program ini berjalan dengan baik,” ujarnya.

Untuk memastikan program berjalan optimal, khususnya di Jawa Timur yang merupakan lumbung pangan nasional, Husni menekankan pentingnya filosofi gotong royong yang diajarkan oleh pendiri bangsa.

Kunci keberhasilan program ini adalah keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara, pemerintah daerah, legislatif, hingga aparat keamanan (TNI-Polri). Soliditas ini diperlukan untuk memastikan standar kesehatan dan nutrisi terpenuhi, bahkan saat menghadapi kendala distribusi.

"Ini adalah proyek jangka panjang. Kita ngomong tentang masa depan bangsa kita. Ini adalah salah satu titik salah satu sinar yang kemudian bisa mencerahkan bisa menjadi pandangan bisa menjadi semangat kita untuk bareng-bareng mensukseskan program pro rakyat dari Presiden Prabowo," tuturnya. (*)