May Day, PMII Pacitan: Nelayan Harus Merdeka dari Tengkulak dan Pungli

KETIK, PACITAN – Momentum peringatan Hari Buruh Internasional, Kamis, 1 April 2025, dimanfaatkan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pacitan untuk menyuarakan keresahan nelayan. 

Puluhan mahasiswa mendatangi Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan guna menuntut solusi konkret atas carut-marut tata kelola sektor kelautan dan perikanan di daerah pesisir selatan Jawa Timur tersebut.

Aksi tersebut menyoroti sejumlah persoalan krusial yang selama ini membelit ribuan nelayan lokal.

Di antaranya dominasi tengkulak dalam tata kelola harga ikan, mandeknya sistem lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dugaan kebocoran retribusi, hingga potensi pungutan liar dan mafia dalam perizinan sampai penjualan benih lobster (benur).

Ketua PC PMII Pacitan, Al Ahmadi, menyebut nelayan di berbagai TPI terjebak dalam sistem eksploitatif yang melemahkan posisi tawar mereka di hadapan perantara atau tengkulak.

“Alih-alih membangun kemandirian ekonomi nelayan, pemerintah justru membiarkan pasar ikan dikuasai oleh perantara. Ini bentuk pembiaran terhadap ketidakadilan struktural,” tegas Al Ahmadi dalam orasinya.

PMII juga menyoroti ketiadaan fasilitas cold storage yang menyebabkan hasil tangkapan nelayan kerap tak terserap pasar, bahkan terbuang sia-sia.

Sistem lelang dinilai tidak transparan dan cenderung hanya formalitas, sementara dugaan kebocoran retribusi TPI menjadi isu serius yang butuh pengawasan ketat.

Tak hanya itu, kebijakan pengelolaan benur dianggap hanya menguntungkan segelintir pemodal besar. PMII mencurigai adanya pungli dan mafia dalam distribusi dan perizinan, sementara nelayan kecil justru terancam kriminalisasi.

Keterbatasan akses informasi juga menjadi sorotan. Minimnya teknologi informasi terkait cuaca dan harga pasar membuat nelayan, terutama yang berusia lanjut, sulit mengambil keputusan tepat sebelum melaut.

“Negara wajib hadir melalui solusi nyata, bukan sekadar program di atas kertas,” tambah Al Ahmadi.

PMII mendesak pemerintah daerah untuk:

• Membangun fasilitas cold storage di setiap TPI,
• Mereformasi sistem lelang dan memperkuat pengawasan retribusi,
• Menyediakan sistem informasi digital soal cuaca dan harga pasar,
• Mengintervensi harga ikan demi perlindungan nelayan,
• Mendirikan Unit Pengolahan Hasil Laut (UPH),
• Mengadakan pelatihan teknologi bagi nelayan muda,
• Serta mengoptimalisasi sektor perikanan budidaya.

Menanggapi itu, Kepada Dinas Perikanan Pacitan, Bambang Mahendra mengaku siap untuk menampung dan mengawal aspirasi tersebut.

Ia berjanji akan bertanggungjawab menuntaskan masalah-masalah sektor maritim, terutama meningkatkan kesejahteraan nelayan di Pacitan.

"Kepada masyarakat nelayan Pacitan, pelaku usaha ikan, sesuai yang disampaikan PMII Pacitan. Akan kami tingkatkan koordinasi, komunikasi, sinergi agar hal-hal yang belum bisa dilaksanakan belum optimal. Kami mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada pada diri kami di Dinas Perikanan," tutupnya.

Aksi damai tersebut diakhiri dengan penyerahan dokumen tuntutan resmi kepada Dinas Perikanan. PMII menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga pemerintah menunjukkan langkah konkret dan berpihak pada nelayan. (*)