Masyarakat Jombang Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden, Dinilai Paling Ideal dan Independen

KETIK, JOMBANG – Dukungan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden terus menguat. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, elemen masyarakat menilai posisi tersebut merupakan pilihan paling ideal untuk menjaga independensi, kecepatan bertindak, serta keberpihakan Polri kepada kepentingan publik.

Dukungan itu disampaikan Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) saat menggelar aksi di depan Polres Jombang, Kamis 29 Januari 2026.

Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), Joko Fattah Rochim, menilai wacana menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan kinerja dan independensi kepolisian.

Ia menegaskan bahwa Polri harus berdiri di posisi netral, bebas dari kepentingan politik sektoral.

“Kami mendukung Polri tetap di bawah Presiden. Kalau berada di bawah kementerian, itu tidak ideal. Kami khawatir kinerja Polri akan terpengaruh, keputusan bisa berubah-ubah karena harus menunggu arahan menteri,” kata Joko Fattah.

Menurutnya, sejarah reformasi 1998 yang memisahkan Polri dari ABRI merupakan langkah penting untuk membangun kepolisian yang profesional dan berpihak kepada masyarakat. Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian dinilai sebagai kemunduran dari semangat reformasi tersebut.

“Kalau Polri di bawah kementerian, independensinya bisa terganggu. Penanganan kasus bisa terhambat karena harus menunggu keputusan dan birokrasi. Yang dirugikan tentu masyarakat,” ujarnya.

FRMJ menilai, keberadaan Polri langsung di bawah Presiden justru memberikan ruang gerak yang lebih cepat dan responsif dalam menangani persoalan hukum dan keamanan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Menurutnya, kepercayaan publik menjadi modal penting bagi Polri untuk menjalankan tugas secara profesional dan independen.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman FRMJ atas dukungan terhadap institusi kepolisian agar tetap berada di bawah Presiden. Kami menilai posisi ini paling ideal agar Polri tetap independen dan bisa bergerak cepat di tengah masyarakat,” ujar Ardi.

Ia menegaskan, dukungan masyarakat memiliki arti strategis bagi Polri, khususnya Polres Jombang, dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan pelayanan hukum yang adil.

“Dukungan ini sangat berarti bagi kami sebagai institusi kepolisian, terutama di daerah. Kepercayaan publik adalah kekuatan utama Polri,” katanya.

Dukungan masyarakat sipil di Kabupaten Jombang ini mencerminkan harapan agar Polri tetap menjadi institusi yang profesional, independen, serta konsisten melayani kepentingan publik tanpa intervensi kepentingan politik jangka pendek. (*)