Masuki Tahun 2025, Pemkot Surabaya Fokus Pembangunan Infrastruktur dan Penanganan Banjir

KETIK, SURABAYA – Memasuki tahun 2025, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur dan juga penanganan banjir yang membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak. 

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, berbagai pekerjaan rumah tersebut telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Surabaya tahun 2021-2026.

Berbagai pembangunan digalakkan agar masyarakat dapat merasakan kehadiran Pemkot Surabaya yang berupaya mensejahterahkan warganya.

"Seperti diversi Gunungsari, Jalan Raya Wiyung yang tembus sampai Menganti, dan membangun rumah sakit, itu PR besar kita," Kata Eri, Rabu 1 Januari 2025.

Tak hanya itu, penanganan banjir juga turut menjadi salah satu prioritas utama Pemkot Surabaya di tahun 2025. Wali Kota Eri mengakui tantangan besar dalam menghadapi curah hujan tinggi, terutama jika terjadi bersamaan di wilayah Jombang, Mojokerto, dan Surabaya.

“Ketika Kali Jagir dan Kali Surabaya meluap, kita tidak bisa berbuat banyak karena dua sungai besar ini menuju ke laut. Itu yang menjadi PR kita,” tambahnya.

Salah satu langkah Pemkot Surabaya untuk menangani banjir akibat curah hujan yang tinggi adalah dengan membangun beberapa box culvert di berbagai wilayah.

Box culvert ini nantinya akan menjadi saluran air dikala Kali Jagir dan Kali mas di Surabaya tidak mampu lagi menampung debit air yang tinggi.

"Harapannya, ketika air laut pasang dan dua sungai besar tidak mampu menampung air, box culvert masih bisa membantu,” paparnya.

Selain itu Pemkot Surabaya juga gencar melakukan revitalisasi sungai dengan melakukan pengerukan dan penanganan eceng gondok yang dapat mengganggu kelancaran aliran air.

Bahkan Pemkot Surabaya juga mengambil alih penanganan beberapa sungai yang berada di luar kewenangannya, khususnya di sekitar perbatasan kota.

"Karena penyelesaian banjir yang ada di titik-titik perbatasan, tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah kota, tetapi harus bersinergi dengan Sidoarjo, BBWS Brantas maupun Provinsi Jatim," pungkasnya.(*)