Maruarar Sirait Pastikan Negara Upayakan Kota Malang Bebas Rumah Tak Layak Huni pada 2026

KETIK, MALANG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebut negara akan membantu masyarakat Kota Malang terbebas dari rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2026. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau lokasi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang.

Terdapat 927 RTLH yang terdata sepanjang tahun 2026 di Kota Malang. Dari jumlah tersebut, hanya 50 unit yang mendapat bantuan perbaikan dari APBD Kota Malang dan 50 unit lainnya dari pihak swasta.

Semula, negara hadir dengan memberikan bantuan perbaikan kepada 674 penerima manfaat. Namun, saat kunjungan ke Kota Malang, Menteri Ara memutuskan untuk menambah bantuan perbaikan rumah sehingga seluruh RTLH yang memenuhi kriteria dapat ditangani.

"Ya, saya senang karena hari ini kita memutuskan sesuatu yang membuat sejarah. Tadi saya sudah dapat datanya. Dari Kota Malang ada 50, CSR juga 50, sisanya bantuan dari Presiden Prabowo menggunakan APBN," ujarnya, Jumat, 3 Juli 2026.

Ia menilai kondisi rumah para penerima manfaat cenderung memprihatinkan, mulai dari atap bocor, tidak memiliki fondasi, dinding yang terbuat dari rotan, lantai tanah, hingga berbagai kondisi lainnya.

Para penerima manfaat tersebut dipilih berdasarkan hasil kurasi yang dilakukan oleh tim. Salah satu kriterianya adalah menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.

"Jadi, seharusnya tahun ini, dengan data yang ada dan tim yang juga sudah siap bekerja keras, Kota Malang dapat terbebas dari rumah tidak layak huni bagi warga kurang mampu," tegasnya.

Perbaikan rumah akan dimulai pada 10 Juli dan ditargetkan rampung pada 10 Agustus 2026. Ia meminta seluruh tim bergerak cepat agar masyarakat dapat segera menempati rumah yang layak huni.

"Lebih cepat, lebih baik. Tim kita bekerja cepat. Saya minta tim dari Kota Malang juga bekerja dengan cepat, bersih, dan profesional," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menjelaskan bahwa bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Malang, terlebih setelah Pemerintah Pusat memutuskan untuk menambah jumlah bantuan perbaikan rumah di daerah tersebut.

"Ya tentu kami berterima kasih karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Usulan sekitar 900 rumah itu telah kami verifikasi sedemikian rupa, sehingga jika disetujui seluruhnya, tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam mewujudkan Kota Malang yang layak huni," ujarnya.

Dari total 927 RTLH yang terdata, sebelumnya hanya 674 rumah yang direncanakan mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat. Sejumlah rumah lainnya terkendala persyaratan, mulai dari status lahan hingga kondisi di lapangan.

"Rata-rata penerima manfaat berada pada desil 1 sampai 4. Namun, yang menjadi prioritas adalah desil 1 terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan kelayakan dari sisi kesehatan dan aspek lainnya," pungkasnya.