Marak One Piece, Gubernur Khofifah Tegaskan Merah Putih Harga Mati

KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan jelang peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia, semua pihak diharap mengedepankan pentingnya menghormati bendera Merah Putih sebagai simbol Nasional. 

Terkait maraknya tren pengibaran bendera One Piece di sejumlah wilayah, Khofifah tidak membahas langsung fenomena itu. Ia mengimbau masyarakat untuk memprioritaskan pengibaran bendera Merah Putih di peringatan Kemerdekaan RI.

“Merah Putih harga mati, jadi tolong hormati,” tegas Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa 5 Agustus 2025.

Ditegaskannya, di Hari Kemerdekaan yang dikibarkan adalah bendera Merah Putih sebagai simbol bendera nasional. Dan, kata dia, Pemprov Jatim telah mengeluarkan surat edaran berisi imbauan seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera.

Gubernur Khofifah juga menyampaikan secara aktif membagikan bendera Merah Putih kepada masyarakat di berbagai kesempatan saat bertugas di sejumlah daerah. 

“Ini kita pada bulan kemerdekaan, jadi yang kita kibarkan adalah bendera Merah Putih sebagai makna simbol bendera nasional. Saya ke mana-mana sudah membagi bendera Merah Putih. Kalau dicek di mobil yang saya tumpangi atau di tim, pasti ada boks isinya bendera,” tegasnya.

Sementara itu, aksi pengibaran bendera bertema bajak laut dari serial anime populer One Piece dalam sebuah rangkaian acara menjelang 17 Agustus menuai kecaman dari sejumlah tokoh masyarakat.

Salah satunya datang dari Ketua Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), Jaka Prasetya atau akrab disapa Joko, yang menyatakan keberatannya atas penggunaan simbol fiktif tersebut dalam konteks peringatan kenegaraan. Menurutnya, bendera Merah Putih tidak boleh digantikan, apalagi dalam momen sakral seperti perayaan kemerdekaan.

“Bendera Merah Putih adalah lambang kedaulatan. Menggantinya dengan simbol dari budaya populer seperti bendera bajak laut One Piece adalah bentuk pelecehan terhadap perjuangan para pahlawan,” ujar Joko saat ditemui di Blitar, Selasa 5 Agustus 2025.

Terkait itu, pemerintah pusat, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Budi Gunawan, telah memperingatkan potensi sanksi jika mencederai kehormatan bendera Merah Putih sebagai lambang negara, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1), "Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara di bawah bendera atau lambang apa pun. (*)