KETIK, JAKARTA – Pemerintah mulai menyusun arah baru pembangunan perumahan nasional sebagai bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045. Penyediaan rumah layak huni kini dipandang bukan sekadar proyek pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan erat dengan tata ruang, konektivitas transportasi, hingga pemerataan ekonomi di kawasan perkotaan.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, saat meluncurkan buku berjudul Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045 di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026. 

Buku tersebut memuat berbagai gagasan strategis terkait pembangunan sektor perumahan nasional guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Sejumlah tokoh nasional turut menghadiri peluncuran buku itu, di antaranya Ketua Satgas Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan forum diskusi mengenai arah pembangunan kota di Indonesia. Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Panangian Simanungkalit, Joko Suranto, dan Marco Kusumawijaya.

Baca Juga:
Usulan 1.000 Bioskop Desa Masuk APBN 2027 Hebohkan Publik

Dalam pemaparannya, Fahri menegaskan program pembangunan tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto bukan hanya agenda pembangunan perumahan, melainkan bagian dari transformasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Menurut Fahri, konsep swasembada papan yang diangkat dalam bukunya berangkat dari cita-cita besar bangsa agar seluruh rakyat memiliki akses terhadap hunian yang layak.

“Bung Hatta pernah menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan waktu setengah abad untuk menyediakan hunian layak bagi seluruh rakyat. Tahun 2045 menjadi momentum simbolis untuk menuntaskan cita-cita besar tersebut,” ujar Fahri.

Ia menilai keberhasilan pembangunan social housing sangat dipengaruhi kemampuan negara dalam mengendalikan lahan dan tata ruang. Negara yang mampu mengelola tanah secara terencana dinilai lebih sukses menyediakan rumah rakyat secara berkelanjutan.

Baca Juga:
Dilaporkan ke Dewas, Pimpinan KPK Diultimatum 14 Hari agar Tahan Anggota DPR Tersangka CSR BI

Selain itu, Fahri juga menyoroti pentingnya pengembangan kawasan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD), yakni kawasan permukiman yang terintegrasi dengan pusat ekonomi dan transportasi massal. Menurutnya, konsep tersebut dapat mengurangi beban biaya transportasi masyarakat akibat jarak tempat tinggal yang terlalu jauh dari lokasi kerja.

Sementara itu, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan Presiden Prabowo telah memutuskan pemanfaatan tanah negara dan aset badan usaha milik negara untuk pembangunan rumah rakyat dengan harga yang lebih terjangkau. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunian sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan kawasan permukiman di berbagai daerah.

Peluncuran buku ditutup dengan penyerahan simbolis kepada sejumlah tokoh nasional, termasuk Budiman Sudjatmiko dan Luis Tineo. Buku Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045 diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan perumahan nasional menuju tahun 2045. (*)