Lulus Doktor UIN Malang, Menteri Gus Irfan Siapkan Jurus Khusus Perangi Kebocoran Dana Haji

KETIK, MALANG – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. Mochammad Irfan Yusuf, menyatakan akan menerapkan ilmu yang ia peroleh dari program doktoral di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memperkuat manajemen dan menekan potensi kebocoran serta kecurangan dalam pengelolaan dana ibadah haji dan umrah.

Pernyataan ini disampaikan pria yang akrab disapa Gus Irfan tersebut usai menyelesaikan wisuda program Doktor (S-3) di Bidang Bisnis Manajemen Pendidikan Islam di UIN Malang, Sabtu, 4 Oktober 2025.

Gus Irfan, yang juga merupakan alumni S-1 dan S-2 Bisnis Manajemen Universitas Brawijaya, menjelaskan bahwa pengelolaan ibadah haji saat ini lebih banyak berfokus pada aspek manajemen.

"Di Kementerian Haji, Fiqh haji (penggunaan) 15–20 persen, yang 80 persen manajemen, manajemen transportasi, manajemen finance, logistik, semuanya manajemen, dan Alhamdulillah semua ilmu saya mulai S-1, S-2, S-3 terutama yang dari UIN ini memberikan manfaat pola pikir yang diberikan dosen-dosen saya," ujar pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang tersebut.

Gus Irfan mengungkapkan, di Kementerian Haji dan Umrah, dirinya diamanahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola dana perputaran haji dan umrah senilai Rp20 triliun. Ia mengakui, dana yang besar itu rentan mengalami kebocoran, termasuk indikasi yang saat ini tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya diamanahi dana perputaran haji Rp20 triliun. Bayangkan jika satu persen kebocoran, Rp20 triliun artinya satu persennya Rp200 miliar, dan kita tidak percaya kebocoran satu persen. Itu yang sedang diperangi pak presiden, agar bocoran-bocoran itu bisa ditekan," tegasnya.

Untuk memerangi kebocoran tersebut, Kementerian Haji dan Umrah telah menggandeng KPK. Kerja sama ini tidak hanya melibatkan pengawasan, tetapi juga rencana audit internal yang akan dilakukan usai asesmen dengan lembaga antirasuah.

"Kedua kita akan memasukan tenaga besar-besaran dari kementerian lain, termasuk (kementerian) agama. Kita minta di-tracking oleh KPK, untuk memastikan bahwa tidak ada di kemudian hari," ungkap Gus Irfan.

Ia pun berpesan kepada seluruh tim di kementeriannya untuk bekerja dengan hati-hati. Ia menekankan bahwa dana haji merupakan dana umat Islam yang harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat.

"Kita tahulah selama ini anggaran kita banyak kebocoran, dan saya sangat wanti-wanti kepada tim saya di Kementerian haji, jangan sampai ada kebocoran, satu persen itu luar biasa, satu persen itu 200 miliar. Kalau lebih dari itu luar biasa, dan itu semua adalah dana rakyat, dana umat yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat," pungkasnya. (*)