Luluk Nur Hamidah Kritik Pola Bansos, Dinilai Tak Mampu Entaskan Kemiskinan Perempuan

KETIK, JAKARTA – Pola bantuan karitatif dinilai gagal mengangkat perempuan miskin keluar dari kemiskinan. Alih-alih mandiri, sebagian penerima justru bertahan dalam ketidaksejahteraan demi terus mendapat bantuan.

Kritik itu mengemuka dalam Seminar Nasional "Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat: Dari Santri untuk Perubahan Sosial". Seminar berlangsung di Auditorium Prof. Bahtiar Effendy, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Desakan perubahan paradigma itu disampaikan antara lain oleh Komisaris Independen PT Petrokimia Gresik Luluk Nur Hamidah dan Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini. Menurut keduanya, perempuan harus diposisikan sebagai pelaku dan pengendali ekonomi, bukan objek belas kasihan.

Luluk, anggota DPR RI periode 2019–2024, memaparkan temuan risetnya di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Ia mendapati warga miskin enggan membangun jamban atau memperbaiki lantai rumah.

Perbaikan senilai sekitar Rp7 juta itu berisiko mengubah status kesejahteraan mereka. Akibatnya, mereka bisa kehilangan bantuan rutin Program Keluarga Harapan (PKH) yang nilainya jauh lebih besar.

"Ada orang yang kemudian memelihara kondisi ketidaksejahteraannya, karena di sana ada harapan dia akan terus mendapatkan charity," ujar Luluk.

Menurutnya, ada warga yang menerima bantuan sosial hingga 20 tahun dan marah ketika bantuan itu dihentikan. Sejumlah negara lain membatasi program serupa satu hingga tiga tahun dengan basis data per keluarga dan asesmen yang terukur. Tanpa evaluasi semacam itu, kata Luluk, bansos rawan dijadikan alat elektoral dalam setiap kontestasi politik.

"Kita menggunakan kacamata abad 20 untuk menyelesaikan masalah-masalah di abad 21," katanya.

Digitalisasi Tanpa Perlindungan

Luluk juga mengkritik anggapan bahwa digitalisasi UMKM perempuan otomatis menjadi solusi kemiskinan di desa. Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ia menyebut perempuan mendominasi peminjam aktif pinjaman online, yakni 54,95 persen. Inklusi digital terus digenjot, tetapi literasi keuangan dan pemahaman risiko hukum kontrak digital tertinggal jauh.

"Ketika kita mendorong perempuan miskin di desa untuk transformasi digital tanpa benteng perlindungan modal yang aman, kita sebenarnya tidak sedang memberdayakan mereka. Kita sedang menjerumuskan mereka," tegasnya.

Luluk menyebut fenomena ini sebagai finansialisasi kemiskinan. "Perempuan miskin mengadopsi teknologi bukan untuk mengakumulasi modal atau naik kelas menjadi pemilik aset, melainkan sekadar menjadi pengguna," ujarnya. Akibatnya, mereka terjebak dalam lingkaran gali lubang tutup lubang demi menyambung usaha mikronya.

Perempuan Harus Jadi Pengendali

Anggia Ermarini menyambung kritik tersebut. Ia menegaskan pemberdayaan ekonomi perempuan harus menjadi agenda ekonomi nasional, bukan semata program sosial.

"Kalau hanya charity, charity, lalu dicabut, selesai. Tidak akan naik kelas," ujar Anggia.

Ia menekankan perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tidak sekadar menikmati hasil pembangunan. "Perempuan tidak hanya sekadar penerima manfaat, tetapi pengendali. Ini yang paling penting," katanya.

Anggia memetakan empat hambatan struktural yang masih membelenggu perempuan: sulitnya akses pembiayaan, beban ganda kerja perawatan domestik, akses pasar yang tertutup, dan minimnya kendali atas keputusan usaha. Karena itu, ia mendorong pergeseran pendekatan pemberdayaan.

"Orientasi kita harus mulai bergeser, bukan hanya memperbanyak perempuan yang memiliki usaha, tetapi memastikan usaha tersebut masuk dalam ekosistem ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Menurut Anggia, usaha perempuan perlu terhubung dengan koperasi, industri, dan rantai pasok badan usaha milik negara (BUMN). Pesantren, dengan kepercayaan masyarakat, jaringan sosial, dan tradisi solidaritasnya, dinilai berpotensi menjadi simpul gerakan tersebut. Ia mencontohkan koperasi Pondok Pesantren Sidogiri.

Anggia juga menyinggung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ia menilai cita-cita program itu baik, tetapi pelaksanaannya terlalu tergesa.

"Terus terang masih terlalu jauh untuk seperti yang dicita-citakan oleh Presiden. Cita-citanya bagus, tapi terlalu ambisius. Tidak ada piloting, dipukul rata," katanya.

Seminar ini menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, sebagai pembicara kunci.

Narasumber lain dalam seminar ini Ketua Komnas Perempuan 2010–2014, Yuniyanti Chuzaifah, Dosen FISIP UIN Jakarta, Ida Rasyida, Pimpinan BAZNAS RI, Saidah Sakwan, Wakil Koordinator ANSIPOL, Wahidah Suaib Wittoen. Diskusi dipandu Wulan Sari AS.(*)