KETIK, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, M. Hasanuddin Wahid, mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa mengubah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tanpa kajian yang matang.

Perubahan kebijakan perpajakan yang tidak diperhitungkan secara cermat, menurutnya, berpotensi justru menambah beban pekerja, bukan meringankannya.

"Sebelum kebijakan ini diterapkan, pemerintah harus melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif. Jangan sampai perubahan aturan perpajakan justru menambah beban masyarakat yang saat ini juga menghadapi berbagai kebutuhan dan tekanan biaya hidup," kata Hasanuddin, Senin, 16 November 2026.

Wacana penyesuaian PTKP mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menghitung besaran kenaikan berdasarkan akumulasi inflasi. Jika terealisasi, ini menjadi perubahan pertama sejak 2016, hampir satu dekade PTKP tidak bergerak dari angka Rp54 juta per tahun.

Sekretaris Jenderal DPP PKB itu menilai, penyesuaian PTKP tidak cukup hanya membandingkan kebijakan serupa di negara lain. Pemerintah perlu membuat simulasi yang menggambarkan secara nyata bagaimana perubahan batas PTKP akan memengaruhi penghasilan bersih pekerja, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.

Baca Juga:
Luluk Nur Hamidah Kritik Pola Bansos, Dinilai Tak Mampu Entaskan Kemiskinan Perempuan

Hasanuddin menegaskan, perhitungan harus menyertakan variabel status perkawinan, jumlah tanggungan keluarga, serta perkembangan biaya hidup. Dampak kebijakan, kata dia, harus ditelusuri hingga ke level rumah tangga.

Legislator asal Kota Malang, Jawa Timur itu juga mendorong agar hasil kajian pemerintah dibawa ke Komisi XI DPR sebelum keputusan final diambil, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan tengah memfinalisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai landasan hukum penyesuaian PTKP. Kendati demikian, Airlangga memastikan kebijakan tersebut tidak akan berlaku pada Januari 2027 karena proses pembahasannya masih berlangsung.

"Kita ingin kebijakan yang adil, terukur, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkas Hasanuddin.(*)

Baca Juga:
Anggota DPRD Jateng Minta Evaluasi Total Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo