LBH Ansor Desak APH Bongkar Dugaan Penyimpangan MBG Probolinggo

KETIK, PROBOLINGGO – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kota Probolinggo, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat.

Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional digagas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua LBH Ansor Kota Probolinggo, Satriyo Hajar Miguno, kepada Ketik.com menegaskan bahwa program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, menurutnya, program tersebut tidak boleh dicederai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kami mendukung penuh program Presiden Prabowo, khususnya Makan Bergizi Gratis. Justru karena kami mendukung, jika ada dugaan penyimpangan harus dibuka seterang-terangnya. Jangan sampai kepercayaan publik runtuh,” tegasnya, Kamis 19 Februari 2026.

Satriyo menambahkan, desakan kepada APH bukan untuk menyudutkan pihak tertentu. Melainkan memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai kepada penerima manfaat. LBH Ansor, lanjutnya, menginginkan proses hukum berjalan profesional, objektif, dan transparan.

Sejumlah temuan audit sebelumnya sempat mencuat di pemberitaan, seperti ketidaktertiban administrasi, potensi kelebihan pembayaran, hingga persoalan standar operasional dapur.

Menurut Satriyo, hasil audit tersebut seharusnya menjadi pintu masuk evaluasi menyeluruh. Apabila ditemukan unsur pidana, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.

“Kalau hanya persoalan administrasi, tentu harus segera diperbaiki. Namun jika ada indikasi kerugian negara atau penyalahgunaan anggaran, maka harus diproses sesuai hukum. Ini demi menjaga marwah program nasional,” ujarnya.

Induk organisasi LBH Ansor, yakni PC GP Ansor Kota Probolinggo, sebelumnya juga mendorong agar pengawasan terhadap dapur MBG diperketat, baik oleh lembaga internal seperti Badan Gizi Nasional (BGN) maupun pengawas eksternal.

Transparansi laporan keuangan dan operasional dapur dinilai penting untuk menghindari polemik di tengah masyarakat.

Organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama itu juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi isu liar. Kritik dan pengawasan, menurut mereka, harus dibedakan dari upaya melemahkan program pemerintah.

“Kami ingin program ini sukses. Anak-anak kita membutuhkan asupan gizi yang baik. Jadi mari kita kawal bersama, bukan saling menjatuhkan,” kata Ketua PC Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda.

Pria yang akrab disapa Salam itu menegaskan, langkah tegas APH dalam menangani setiap dugaan pelanggaran justru akan memperkuat legitimasi program MBG.

“Dukungan kepada Presiden bukan sekadar pernyataan sikap, tetapi tindakan nyata. Mengawal, mengkritisi, dan memastikan program berjalan bersih adalah bagian dari tanggung jawab moral kami,” pungkasnya.

Tanggapan Wali Kota Probolinggo

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menyampaikan, bahwa kasus seperti keracunan maupun kekurangan standar teknis memang ada, namun jumlahnya sangat kecil.

“Kalau dibandingkan dengan ribuan titik pelaksanaan MBG, temuan itu masih di bawah 1 persen. Secara statistik sangat kecil,” ujarnya saat ditemui Ketik.com.

Meski demikian, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Sejumlah langkah perbaikan telah dilakukan, mulai dari memperketat pengawasan, meningkatkan kualitas makanan, hingga melakukan survei dan evaluasi rutin.

Pemkot juga menekankan pentingnya pemenuhan standar gizi. Setiap porsi makanan dalam program MBG ditargetkan minimal mengandung 700 kalori. Dari hasil pemantauan, masih ditemukan beberapa menu yang belum memenuhi standar tersebut dan akan segera diperbaiki.

“Yang terpenting sekarang adalah pengawasan dan pemantauan, karena makanan ini diberikan setiap hari,” tegasnya.

Pemerintah berharap dengan penguatan kontrol dan evaluasi berkelanjutan, pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (*)