Lahan PT KJB Gundul, DPRD: Jangan Sampai Banjir Aceh Terjadi di Lumajang

KETIK, LUMAJANG – Kekhawatiran warga yang berada dibawah kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Kalijeruk Baru (HGB) Kecamatan Randuagung Lumajang  terus mengemuka, karena pada waktu tertentu masih sering terjadi hujan dengan intesitas yang sangat tinggi dan lama.

Kekhawatiran ini terus disuarakan melalui DPRD Lumajang, yang salah satunya adalah kekhawatiran terjadinya banjir akibat hujan deras di desa-desa sekitar kawasan HGU PT. Kalijeruk Baru.

Wakil Ketua DPRD Lumajang H. Sudi membenarkan adanya kekhawatiran warga tersebut, karena sampai saat ini curah hujan masih cukup tinggi.

"Saya bersama-sama teman yang lain juga menerima keluhan itu. Maka menjadi kewajiban saya dan semua anggota DPRD Lumajang untuk terus menyampaikan hal ini dalam berbagai forum di DPRD Lumajang. Benar memang, warga sekitar khawatir terjadi banjir, termasuk didalamnya tanah longsor, karena hampir semua tanaman keras yang ada di kawasan HGU PT. KJB sudah ditebang semua," kata H. Sudi kepada media ini, di Kantor DPRD Lumajang, Kamis 22 Januari 2026.

Bahkan beberapa hari lalu, ketika terjadi hujan dengan intesitas yang cukup tinggi dan lama, menurut warga setempat sempat meningkatkan volume air di Kali Toroyan, khususnya di Dam Srenteng Desa Kalipenggung.

"Sempat memamg beberapa hari lalu DAM Srenteng itu airnya hampir penuh. Memang kalau hujan deras sebagian air dari kawasan HGU tersebut mengarah ke Kali Toroyan. Kita khawatirnya masih ada lagi hujan deras seperti kemarin," kata Faisol, salah seorang warga Desa Kalipenggung, ketika dihubungi media ini secara terpisah.

Terkait kejadian ini, H. Sudi kemudian mengingatkan Pemkab Lumajang dan Forkopimda yang telah menerima Rekomendasi dari DPRD Lumajang untuk penghentian operasional PT. KJB, karena DPRD Lumajang menilai banyak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut  terkait dengan tata kelola lahannya.

"Sebagai bagian dari tugas kami di DPRD Lumajang, kita sudah bekerja dan membuat rekomendasi yang dibuat berdasarkan kajian hukum dan fakta di lapangan. Maka kami sangat berharap kepada seluruh pemangku kebijakan memperhatikan betul rekomendasi itu. Jangan sampai bencana banjir yang terjadi di Aceh juga melanda Lumajang karena pemegang HGU tidak memiliki komitmen terhadap lingkungan dan warga sekitarnya," tegas H. Sudi. (bersambung)