Kuota LPG Bersubsidi Kota Batu Berkurang, Pemkot Pastikan Stok Aman di Pasaran

KETIK, BATU – Alokasi LPG bersubsidi 3 kilogram di Kota Batu tahun ini turun menjadi 12.540 metrik ton (MT) atau berkurang 0,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai 12.648 MT. Meski demikian, Pemerintah Kota Batu memastikan distribusi gas melon tetap terkendali dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Subag Sumber Daya Alam (SDA) Bagian Perekonomian dan SDA Kota Batu, Wolok, menyampaikan bahwa penyesuaian kuota tersebut diperkirakan tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan LPG bersubsidi di pasaran.

“Memang terjadi penurunan pasokan LPG 3 kilogram tahun ini, tetapi jumlahnya hanya sekitar 0,8 persen. Secara keseluruhan, alokasi untuk Kota Batu masih berada di angka 12.540 MT,” ujarnya, pada Kamis, 22 Januari 2026.

Ia menegaskan, selama ini distribusi LPG 3 kilogram di Kota Batu berjalan lancar dan tidak pernah mengalami kelangkaan. Pemerintah daerah, kata dia, terus memantau penyaluran agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Harapannya penyesuaian ini tidak berdampak pada masyarakat. Selama ini pasokan relatif aman dan tidak pernah sampai terjadi kekosongan,” katanya.

Sebagai daerah tujuan wisata, Kota Batu memiliki banyak pelaku usaha mikro yang bergantung pada LPG bersubsidi. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada waktu tertentu, pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pertamina dan Hiswana Migas.

“Pada momen libur panjang atau hari besar keagamaan, biasanya ada penambahan pasokan atau extra dropping dari Pertamina maupun Hiswana,” jelas Wolok.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menegaskan bahwa penetapan kuota LPG bersubsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM.

“Terkait besaran kuota LPG bersubsidi, Pertamina Patra Niaga menyalurkan sesuai penugasan dari pemerintah. Penentuan kuota mempertimbangkan kebutuhan masing-masing wilayah berdasarkan usulan pemerintah daerah,” pungkas Ahad. (*)