KETIK, PALEMBANG – Rencana pengadaan meja biliar untuk fasilitas pimpinan DPR menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis antikorupsi. Direktur Eksekutif Sumsel Investigation and Research Association (SIRA), Rahmat Sandi Iqbal, SH, meminta anggaran tersebut segera dibatalkan karena dinilai tidak memiliki urgensi di tengah kondisi efisiensi anggaran pemerintah.
Rahmat mengungkapkan, rencana pengadaan tersebut sudah tercantum dalam sistem perencanaan anggaran pemerintah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
“Kalau sudah masuk di sistem perencanaan anggaran, artinya memang ada pengajuan dari pihak perencanaan di Sekretariat DPR atau dari pihak yang mengusulkan fasilitas tersebut,” ujar Rahmat, Senin 9 Maret 2026.
Dalam dokumen perencanaan tersebut, kata Rahmat, Ketua DPR disebut mengusulkan pengadaan meja biliar dengan nilai sekitar Rp150 juta. Sementara salah satu Wakil Ketua DPR mengusulkan anggaran hingga Rp333 juta untuk fasilitas serupa.
Baca Juga:
Kekuatan Penuh Kembali, Sumsel United Incar Hattrick Kemenangan atas Persikad“Kalau ditotal, anggaran yang disiapkan hampir Rp480 juta hanya untuk pengadaan meja biliar,” ungkapnya.
Namun demikian, Rahmat menyebut tidak semua pimpinan DPR mengajukan fasilitas tersebut.
“Dari tiga wakil ketua DPR, hanya satu yang mengusulkan pengadaan meja biliar. Dua wakil ketua lainnya tidak mengajukan permintaan itu,” katanya.
Menurut Rahmat, jika fasilitas tersebut memang dianggap sebagai fasilitas kerja resmi pimpinan DPR, seharusnya seluruh pimpinan mendapatkan fasilitas yang sama. Kondisi ini justru menimbulkan dugaan bahwa pengadaan tersebut lebih bersifat permintaan pribadi.
Baca Juga:
Skandal KUR Fiktif Bank Sumsel Babel Semendo, 6 Terdakwa Disidang di Tipikor PalembangLebih lanjut, ia menilai rencana penggunaan anggaran ratusan juta rupiah untuk fasilitas hiburan di rumah dinas wakil rakyat tidak tepat, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah.
“Pemerintah pusat saat ini bahkan memotong sekitar 34 persen anggaran daerah. Dalam kondisi seperti ini, DPR seharusnya menunjukkan empati kepada masyarakat dan mengutamakan kepentingan publik,” tegasnya.
Rahmat juga menyarankan agar anggaran tersebut dialihkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan.
“Anggaran hampir setengah miliar itu jauh lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu, misalnya bantuan sembako atau kegiatan sosial bersama anak-anak panti asuhan. Dampaknya akan jauh lebih dirasakan,” ujarnya.
Ia menilai rumah dinas wakil rakyat seharusnya difungsikan sebagai tempat menerima aspirasi masyarakat, bukan sebagai tempat hiburan pribadi.
“Kalau fasilitas di rumah dinas, seharusnya kursi yang nyaman untuk masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi, atau ruang diskusi yang layak. Bukan justru meja biliar untuk bermain,” katanya.
SIRA pun mendesak agar rencana pengadaan tersebut dibatalkan demi menjaga marwah lembaga DPR di mata publik.
“Kalau ini tetap dilanjutkan, bukan tidak mungkin akan memicu reaksi masyarakat. Bahkan informasi yang kami terima, masyarakat bisa saja turun ke jalan meminta Sekretariat DPR membatalkan pengadaan meja biliar itu,” pungkasnya. (*)
