Kontrol Inflasi Kota Malang, Gerakan Pangan Murah Sasar Warga Kedungkandang

KETIK, MALANG – Pemerintah Kota Malang kembali menggelar Gerakan Pangan Murah, kali ini menyasar warga Kecamatan Kedungkandang, Senin (26/6/2023). Selain menyediakan sembako dengan harga lebih murah, gerakan tersebut juga langkah untuk mengendalikan laju inflasi di Kota Malang.

"Kita lihat dari tahun kemarin ketika gerakan ini dikuatkan, inflasi kita terkontrol betul di tahun ini. Jadi Kota Malang termasuk kota Indeks Harga Konsumen (IHK), jadi penghitung inflasi salah satu komponennya ya memang di Kota Malang," jelas Wali Kota Malang Sutiaji.

Kota Malang menduduki posisi tiga kota dengan inflasi terendah di Jawa Timur setelah Madiun dan Probolinggo. Inflasi Kota Malang month to month pada Mei 2023 mencapai 0,25 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka inflasi Jawa Timur maupun Nasional.

"Inflasi kota terendah ketiga setelah Madiun dan Probolinggo. Artinya kegiatan semacam ini digulirkan dan secara nasional memang dilaksanakan. Kegiatan ini akan membawa kita mengendalikan inflasi, keterjangkauan pangan, harga, dan ketersediaan pangan tercukupi dengan baik," tambahnya.

Pada Gerakan Pasar Murah tersebut tersedia cabai, daging ayam, beras, minyak goreng, telur, dan kebutuhan pokok lainnya yang dijual relatif murah. Untuk Minyakita satu liter dijual dari harga Rp 14.000 menjadi Rp 13.500, begitu pula dengan beras Lahap Lele 25 kg dari harga Rp 307.000 menjadi Rp 305.000

"Ini yang naik (di pasar) harga cabai rawit, bawang putih, daging ayam, telur juga, beras juga naik. Tapi masyarakat tidak usah khawatir bahwa ketersediaan kita masih cukup. Hanya demand atau kebutuhannya banyak," tambahnya.

Sutiaji berharap dengan terselenggaranya kegiatan tersebut secara rutin, baik harga maupun ketersediaan bahan pokok semakin terkendali. 

"Jangan sampai perut masyarakat tidak terisi karena kelangkaan bahan pangan, tidak terjangkaunya harga, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat kita. Maka dari itu dibutuhkan kehadiran pemerintah," tutupnya.(*)