Khofifah Pastikan Evakuasi dan Penanganan Korban Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II

KETIK, JAWA TIMUR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memastikan seluruh upaya penanganan insiden kebakaran Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa II terus dilakukan secara maksimal.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat meninjau langsung posko terpadu penanganan korban di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin, 3 Agustus 2026.

Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim akan terus berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk mempercepat proses evakuasi, pendataan, hingga pemenuhan kebutuhan korban.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya menyampaikan rasa prihatin dan duka yang mendalam atas musibah ini," katanya.

"Doa kami menyertai seluruh penumpang, awak kapal, serta keluarga yang tengah menanti kabar orang-orang tercinta. Semoga seluruh proses evakuasi diberikan kelancaran dan keselamatan,” lanjutnya.

KMP Mutiara Sentosa II diketahui mengalami kebakaran saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar pada Minggu, 2 Agustus 2026 kemarin. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 07.00 WIB.

Kapal jenis Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) milik PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) tersebut terbakar di wilayah perairan utara Kabupaten Sumenep.

Kapal dengan panjang sekitar 160 meter dan lebar 25 meter itu merupakan kapal yang melayani rute reguler Surabaya (Pelabuhan Tanjung Perak) menuju Makassar (Pelabuhan Soekarno-Hatta), dengan waktu tempuh pelayaran sekitar 40 jam.

Merespons kejadian tersebut, Khofifah menginstruksikan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk terus memperkuat koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Basarnas, TNI AL, Polairud, serta pihak operator kapal.

Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses evakuasi, pendataan penumpang, serta penanganan korban dapat berjalan cepat, terpadu, dan optimal.

“Kami akan terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan seluruh dukungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat diberikan secara maksimal. Keselamatan jiwa adalah prioritas utama,” tegas Khofifah. (*)