Ketua Komisi E DPRD Jatim Dorong Pemprov Alokasi Anggaran Khusus Tangani Sengketa Lahan Sekolah

KETIK, SURABAYA – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno mendorongan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk alokasikan anggaran untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan bagi SMA atau SMK yang ada di Jawa Timur.

"Kami mendorong supaya di PAK (Perubahan APBD 2025) bisa dianggarkan, karena tidak dianggarkan di APBD murni," kata Untari, Jumat, 31 Januari 2025.

Untari menyebut jika sebelumnya Dewan Jatim telah minta untuk dialokasikan anggaran menyelesaikan sengketa lahan untuk beberapa sekolah, namun saat disahkan, anggaran itu tidak ada di APBD 2025.

"Dari ribuan jumlah SMA dan SMK Negeri di Jatim, ada sekitar 10 persen yang bermasalah. Ada di daerah Tapal Kuda, kemudian ada juga di Malang," ujarnya, Jumat, 31 Januari 2025.

Menurut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini, permasalahan tentang kepemilikan lahan berimplikasi tentang banyak hal bagi sekolah. Namun jika dibiarkan berlarut-larut akan berdampak pada kegiatan belajar mengajar.

"Maka dari itu kita berharap bisa segera diselesaikan," kata Untari.

Saat disinggung apa bisa diselesaikan, Untari yakin bisa dengan opsi pemanfaatan lahan atau aset milik pemprov Jatim yang menganggur.

Untari mencontohkan di SMAN 8 Kota Malang yang memiliki sengketa lahan dengan Universitas Negeri Malang (UM)

SMAN 8 Kota Malang menempati lahan milik UM selama 46 tahun. UM berencana tidak memperpanjang perjanjian pinjam pakai lahan tersebut.

"Ini kan tinggal koordinasi saja dengan UM. Opsi memanfaatkan lahan Pemprov juga mungkin saja, tapi kan butuh kajian, tidak bisa serta merta," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih, yang menerima laporan dari Kabupaten Pacitan menyatakan ada sekolah yang lahannya masih milik pemerintahan desa, lalu belum dilepas oleh pemkab/pemkot.

Bahkan dari Madura melaporkan masih ada SMA/SMK yang lahannya masih milik pribadi.

"Padahal sekolah yang tidak memiliki sertifikat sendiri tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk pengembangan sarana dan prasarana fisik sekolah. Kami berupaya bisa membantu mempercepat sertifikasi lahan SMA/SMK di Jatim," ujar politisi PKB ini. (*)