Ketua DPRD Kota Surabaya Kritik Penempelan Stiker Keluarga Miskin 

KETIK, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengebut penempel stiker Keluarga Miskin di rumah-rumah warga yang sudah masuk ke dalam data warga miskin di Kota Pahlawan. Sebanyak 75.069 KK (kartu keluarga) atau 219.427 jiwa yang masuk ke dalam data tersebut. 

Melihat hal itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono meminta pemerintah kota Surabaya untuk meninjau ulang rumah-rumah berstiker 'Keluarga Miskin'. 

"Sebenarnya banyak anggota dewan yang terkejut dengan kebijakan ini. Kebiasaan masyarakat kita, walaupun dengan segala keterbatasannya, tidak mau disebut miskin. Kenapa, karena kita masih punya martabat, punya harga diri. Karenanya atribut keluarga miskin itu perlu ditinjau ulang,” ujar Adi, Jumat (20/1/2023). 

Ketua DPRD Kota Surabaya ini menilai, dilakukannya kebijakan penempelan stiker 'Keluarga Miskin' tidak sesuai dengan komitmen. 

“Komitmennya adalah dengan barcode (kode batang). Karenanya, saya berharap agar dikembalikan ke komitmen awal pada saat pembahasan yaitu penandaan berupa barcode,” kata dia. 

Adi juga menyoroti warna stiker penanda rumah keluarga miskin yang didominasi warna merah. 

“Warnanya pun silakan (dipilih), jangan cuma warna merah. Karena banyak yang menanyakan mengapa warna merah, apalagi di tahun politik. Bisa abu-abu, ungu, atau putih,” ujar dia. 

Selain itu, Adi menyampaikan bahwa dewan juga menyoroti pengurangan penerima bantuan makanan dari pemerintah kota. 

“Seperti anak yatim yang menerima makanan sekarang jumlahnya lebih sedikit. Apa indikasi yang menunjukkan mereka ini berubah statusnya, sehingga tidak lagi menerima permakanan. Begitu juga dengan lansia yang tidak mampu,” kata dia. 

Maka dari itu, Adi membeberkan bahwa pemkot seharusnya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk menyidiakan permakanan untuk keluarga miskin sejumlah Rp 113 miliar. 

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin mengungkapkan ,penempelan stiker itu dilakukan oleh semua elemen masyarakat, mulai dari RT-RW, LPMK, KSH, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, pihak kelurahan dan kecamatan. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan  kebenaran data tersebut, apakah warga yang akan ditempelkan stiker itu benar-benar warga miskin atau tidak. Meskipun sebenarnya data itu sudah melalui proses panjang yang diusulakan oleh RT dan RW. 

Anna juga memastikan, kebijakan Pemkot Surabaya untuk menempeli stiker rumah warga miskin sangat diapresiasi oleh BPS. Pasalnya, ketika QR Code yang ada di stiker itu discan, akan muncul bantuan apa saja yang telah diterima oleh keluarga tersebut. 

Sehingga apabila ada survei yang dilakukan oleh BPS, lalu rumah warga miskin itu kebetulan tidak ada orangnya, maka petugas BPS cukup scan barcode di stiker itu lalu akan muncul bantuan yang diterima oleh keluarga itu. 

Ia juga menjelaskan bahwa keluarga miskin di Surabaya sebanyak 75.069 KK (kartu keluarga) atau 219.427 jiwa. Dari angka tersebut, yang masuk ke dalam kemiskinan ekstrem sebanyak 23.530 jiwa. Sebelum daftar warga miskin ini ditetapkan, Dinsos bersama kelurahan dan kecamatan serta RT/RW sudah melakukan proses yang sangat panjang, baik pencocokan data maupun verifikasi ulang ke lapangan bersama RT/RW, KSH, kelurahan dan kecamatan. (*)